Wilayah Perbatasan Tertinggal dan Terisolir

BENGKALIS- Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY membuka Rapat Penyusunan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri) antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.

Rapat dilaksanakan di ruang Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (29/1/ 2020), dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Dr. Bachril Bakri, Kabid Perencanaan Drs. Trisulo Budisusanto, M.Si, Kasubbid Kebijakan Program Yulianis, S.Sos dan 6 orang staf BNPP.

Bustami dalam sambutannya mengatakan kurangnya optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti sehingga membuat 2 kabupaten tersebut menjadi tertinggal dan terisolir.

“Wilayah perbatasan sering tertinggal dan terisolir. Dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang rendah serta aksesibilitas dengan pemerintahan pusat terutama pusat-pusat pelayanan publik atau wilayah lain yang relatif lebih maju yang kurang,” ungkap Bustami.

Sementara Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Bachril Bakri memaparkan penentuan lokasi prioritas pembangunan perbatasan didasarkan surat Nomor PRC/30.0211606N11U2019.

“Sesuaikan dengan arahan pengembangan koridor kewilayahan dalam RPJMN 2020-2024, dimana dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024 yang semula terdapat 157 Kecamatan Lokasi Prioritas Lokpri menjadi 231 Kecamatan Lokpri dan 26 PKSN, lebih banyak dibanding lokasi prioritas yang ada dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024. Untuk itu kami berharap dengan dilaksanakan pertemuan ini, dapat menumpulkan data dari dua Kabupaten ini untuk kami bawa ke pusat”, ujar Bachril Bakri.

Ikut mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hj. Umi Kalsum, Asisten Administrasi Umum H. T. Zainuddin, Sekretaris Bappeda Rinto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan M. Fadhli, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Mohd. Amru Herawza.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim, Kepala Dinas Perindag Meranti Drs. H. Azza Fahroni, Kepala Dinas LHK Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kalaksa BPBD Meranti Drs. Idris Sudin, Kabag Perbatasan Meranti Drs. M. Nazar, Camat Tasik Putri Puyu Sugiati, Camat Rangsang Barat Juwita Sari, Camat Rangsang Pesisir H. Arifuddin, Camat Pulau Merbau Atan Ibrahim, Kabag Ekonomi Sekda Meranti Abu Hanifah, Sekretaris Dinas Perikanan Meranti Febriadi dan Kabag Kominfo Meranti Wan Fahriarmi.man