Bengkalis Siap Permudah Regulasi Investasi

Plh. Sekretaris Daerah Heri Indra Putra didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan. Terpadu Satu Pintu Basuki Rakhmat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2020 di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA - Plt. Bupati Bengkalis diwakili Plh. Sekretaris Daerah Bengkalis, H. Heri Indra Putra, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2020 di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (20/2/2020). Kegiatan tersebut dibuka Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ditandai dengan penekanan tombol sirine didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlul Lahadalia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Idham Aziz dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Plh. Sekretaris Daerah didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Basuki Rakhmat, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Bengkalis Aulia Army Effendy, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muthu Saily dan Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Bengkalis Nurhadi.

Heri mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan dan mensinergikan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten khususnya pada bidang investasi.

"Investasi merupakan hal terpenting pada suatu daerah, karena banyak dampak yang akan diterima, baik dalam peningkatan perekonomian maupun peluang lapangan kerja," ujar Heri Indra Putra.

Dilanjutkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis itu lagi, Kabupaten Bengkalis memiliki peluang investasi yang sangat besar, khususnya pada sektor pariwisata yang ada di Rupat Utara.

Terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mempermudah dan tidak akan mempersulit hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menginginkan regulasi perizinan dipermudah, tentunya dengan tidak melangkahi prosedur serta koridor hukum yang berlaku," tuturnya.

Sementara Presiden dalam arahannya menargetkan bahwa Indonesia pada tahun 2045, harus menjadi negara 4 besar dengan ekonomi terkuat di dunia. "Jika kita terus pertahankan perekonomian saat ini, dan bahkan kita menaikkannya, mungkin tingkat perekonomian Indonesia bisa meningkat sebelum tahun 2045," ungkap Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berharap kepada seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas yang berada diposisi teratas.

"Kalau perlu, beri target kepada dinas tersebut untuk memberikan izin kepada investor. Layani para Investor dengan baik, jangan diabaikan, dicuekkan. Kalau perlu kita yang bertanya dan mencari . Sebab ketika mereka telah memiliki izin, maka mereka akan lebih mudah dalam mengelola keuangan dan menambah modal," tutur Presiden.***