Ringankan Beban Masyarakat, Pemkab Bengkalis Hapus Sanksi Administratif PBB-P2

BENGKALIS-Pemerintah Kabupaten Bengkalis membebaskan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP). Penghapusan sanksi administratif ini efektif berlaku 2 Mei sampai dengan 30 September 2020.

Sanksi administratif dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran PBB yang biasanya dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen. Penghapusan sanksi ini berlaku untuk semua tahun tunggakan sampai dengan tahun 2019.

 

‘’Penghapusan sanksi administratif PBB ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Supardi, Selasa (19/5/2020).

 

Peraturan Bupati Bengkalis tersebut akan langsung berjalan secara otomatis dalam sistem, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas itu.

 

‘’Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat wabah virus corona (covid-19), sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB,” tambah Supardi.

 

Permudah Pembayaran

Di tengah pandemi virus corona ini, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui melalui berbagai layanan perbankan maupun tempat pembayaran lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Jika biasanya wajib pajak membayar PBB dengan cara konvensional seperti mengantre di kantor pajak, kantor pos, serta bank-bank pilihan, kini wajib pajak bisa lebih lega karena bisa membayar PBB-P2 melalui  Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Bukalapak, Linkaja dan Gopay.

Ini merupakan terobosan baru Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dengan tujuan agar masyarakat tidak perlu lagi capek-capek mengantre lama. Bukan hanya itu saja, dengan cara pembayaran yang praktis ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga para wajib pajak. Di samping itu masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pelayanan PBB-P2 di UPT di 8 kecamatan.

Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses pembayaran, diharapkan realisasi penerimaan pajak tidak hanya meningkat dari sisi jumlah uang yang diterima saja, tetapi juga diikuti dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang melakukan pembayaran.

“Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak lepas dari peran serta para stakeholder, kemudahan dalam pelayanan publik, serta kesadaran para pengusaha dan masyarakat dalam membayar pajak daerah,” jelas Supardi lagi.

Melalui e-commerce tersebut masyarakat tak hanya bayar PBB saja, tapi wajib pajak juga bisa mengecek nominal tagihan dengan mudah. Selain itu, masyarakat juga dimanjakan lagi dengan banyaknya pilihan metode pembayaran mulai Bank Riaukepri dan BNI.

Ditambahkan Plt. Kepala UPT PBB-P2 Bapenda Kabupaten Bengkalis, Oki Farhadinata,   kerja sama ini juga bertujuan agar tak ada lagi masyarakat yang terlambat membayar PBB-P2 atau bahkan lupa.

Dengan Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Bukalapak, Linkaja dan Gopay, masyarakat tak hanya ingat belanja saja, tapi juga ingat bayar PBB.***