ASN Wajib Netral, Ini Sanksinya Jika Memihak Salah Satu Paslon

BENGKALIS–Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkalis wajib tetap netral, tidak mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung pada Pilkada 2020.

Penegasan itu disampaikan Plh Bupati Bengkalis saat memimpin Rapat Koordininasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis di ruang Hang Tuah Kantor Bupati, Rabu (16/9/2020).

Plh Bupati mengingatkan seluruh ASN untuk patuh dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang mewajibkan ASN tidak memihak salah satu paslon.

“Kami menegaskan kepada seluruh ASN, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Pejabat Pengawas dan Pelaksana, Kepala Desa/Lurah, termasuk pegawai PTT dan Honorer dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye,” tegasnya.

Bustami mengatakan, ASN yang terbukti tidak netral akan mendapat sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN dalam pasal 9 ayat (2) telah disampaikan, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Hal senada juga tertuang dalam UU Pilkada. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat,” jelasnya.

Dalam UU Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71.

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Kemudian Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188. ***