Optimalkan Target Penerimaan Pajak Daerah, Ini Strategi yang Disiapkan Bapenda Bengkalis

BENGKALIS-Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap menaikkan target penerimaan sektor pajak daerah sebesar Rp77.500.000.000 di tahun 2021 atau naik sebesar  16% dari target tahun 2020 sebesar  Rp60.500.000.000.

Kenaikan target penerimaan sektor pajak daerah di tahun 2021 ini tentu tidak terlepas dari pencapaian di tahun 2020 dimana mampu melampui target sebesar 105,23%  atau sebesar  Rp63.664.818.589.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Pemkab Bengkalis tetap akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak atas pajak hotel dan restoran dan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Di samping itu, Pemkab Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  membentuk Tim Optimalisasi. Tim ini bertugas untuk memungut wajib pajak yang tak patuh maupun tunggakan pajak daerah dan restribusi daerah.  Hal ini mengingat  tunggakan pajak daerah sangat signifikan jumlahnya dan itu secara otomatis akan meningkatan realisasi APBD tahun 2021.

“Dengan adanya Tim Optimalisasi ini, Kami berharap tunggakan pajak daerah dapat direalisasikan minimal 25 pesen dari total tunggakan pajak yang ada,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Pengendalian dan Pengembangan Achyan, Jumat (9/4/2021).

Selanjutnya Pajak Retribusi Daerah tahun 2021 jika dibandingkan target tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Dari sebesar Rp11.276.500.000 menjadi Rp18.909.375.000.

Adapun strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Retribusi Daerah di tengah Pandemi Covid-19 diantaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan dinas–dinas pengelola retribusi seperti Dinas Perhubungan.

“Kami dari Bapenda akan melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas yang kurang peduli terhadap target yang telah dibebankan pada mereka dan selanjutnya kami juga akan minta dinas ini ikut berpartisipasi  dan terlibat langsung dalam peningkatan PAD melalui sektor retribusi terutama yang dikelola oleh perangkat perangkat daerah, seperti Dinas Perhubungan  dan Dinas PUPR yang berkontribusi besar terhadap PAD pada sektor restibusi ini,” ujar Achyan.

“Bapenda akan senantiasa melakukan evaluasi dan melaporkan kepada kepala daerah terkait perkembangan realisasi pajak dan retribusi daerah maupun retribusi yang dikelola OPD,” ujar Achyan.

Ditambahkan Achyan, pihaknya optimis target penerima pajak daerah tahun 2021 akan tercapai menyusul adanya revisi terhadap sejumlah regulasi pajak daerah,

Seperti revisi dasar pengenaan tentang pajak reklame dan revisi  tentang pajak sarang burung walet yang harga dasar atau harga jual masih menggukan hasil penjualan yang lama.

“Untuk regulasi pajak sarang burung walet  tahun ini akan kita tetapkan dari sebelumnya Rp5 juta menjadi Rp12 juta per kg. Begitu juga pajak reklame kita upgrade  nilai jual permeternya mengaju pada UU No 28 tahun 2009 dan Perda yang telah dibuat,” paparnya.

Kabid Pengendalian dan Pengembangan Achyan (kiri) bersama Kepala Bapenda Bengkalis Supardi memperlihatkan pakta integritas dan kontrak kinerja tahun 2021.

Bapenda sangat mengaharapkan kepada pengusaha yang melakukan pembayaran pajak melalui save asismen agar sepuya melaukan pembayaran sebagai mana mestinya .

“Janganlah membayar pajak di bawah perhitungan rata-rata  yang dilporkan ke pemerintah daerah. Jika ditemukan di lapangan, kami akan melakukan perhitungan ulang.  Dan apabila terjadi mis kami akan menerbitkan surat keterang pajak kurang bayar kepada pengusaha tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Achyan juga mengimbau kepada wajib pajak PBB-P2  agar mebayar kewajiban sebelum jatuh tempo dan kepada petugas penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)  PBB yang ada di kelurahan dan desa dimohon supaya SPPT tersebut disampaikan kepada masyarakat wajib pajak supaya membayarnya tepat pada waktunya.

Guna mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak maupun retribusi daerah, Pemkab Bengkalis sudah meningkatkan sarana dan prasarana pedukung melalui aplikasi perbankan seperti di  Bank RiauKepri, Bukalapak, Shoppe, BNI, Mandiri, Indomaret dan Alfamart.

“Pemkab sudah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk  melakukan pembayaran khusus terhadap pajak daerah dan PBB,” ujar Achyan.

Untuk daerah yang jauh dari jangkauan tempat pembayaran, bisa menghubungi Bapenda untuk melakukan pembayaran pajak melalui aplikasi yang dimiliki Bapenda. Intinya, kerja sama masyarakat dalam meningkatkan PAD sangat dibutuhkan sehingga target PAD di tengah masa pandemi Covid-19 bisa tercapai.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang sifatnya terus menerus digunakan oleh masyarakat. Sehingga target penerimaan PAD setiap tahunnya bisa tercapai,” tutup Achyan.***