Trip Penyeberangan Roro Dumai –Rupat Akan Ditambah hingga Pukul 22.00 WIB

BENGKALIS-Pelayanan penyeberangan Dumai-Rupat yang dikelola Provinsi Riau kerap mengundang kritik dari pengguna jasa roro. Berbagai upaya sudah dilakukan pihak terkait untuk mengoptimalkan mutu pelayanan, bahkan DPRD Bengkalis melalui Komisi II sudah berkali-kali berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan problem ini. Namun fakta di lapangan belum juga ada perbaikan.

Komisi II DPRD Bengkalis kembali melayangkan surat kepada Komisi IV DPRD Riau agar memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini  dengan duduk bersama dan mencari solusi. Pertemuan tersebut digelar di Pekanbaru, Kamis (25/6/2021).

Rombongan DPRD Bengkalis diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti beserta anggota Komisi IV DPRD Riau. Turut mendampingi Komisi II DPRD Bengkalis, Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam, Wakil Ketua Syahrial  dan Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis Djoko Edy Imhar.

Pihak lain yang turut diundang dalam pertemuan ini BPKAD Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Balai Perhubungan Darat Wilayah Riau, ASDP Cabang Dumai dan Dinas Perhubungan Dumai.

Rapat yang dipimpin Abdul Kosim ini berlangsung dinamis, dimulai dengan pemaparan oleh Ketua Komisi II DPRD Bengkalis bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di penyeberangan Dumai- Rupat perlu niat serius dari Pemerintah Riau, sebab mereka yang memiliki wewenang disana. Perbaikan kualitas dermaga dan penambahan trip layanan penyeberangan adalah hal yang mendesak untuk dilakukan.

“Kami dari Komisi II juga sudah berkali-kali berkoordinasi tentang hal ini, tapi yang selama ini kami dapat hanya janji saja bahwa keluhan kami akan diakomodir, tapi nyatanya sampai sekarang masih nol.” ujar Rubi Handoko alias Akok.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Syahrial menambahkan bahwa masalah lainnya yang sering dikeluhkan di lapangan adalah banyaknya terjadi praktik pungli yang terjadi di Pelabuhan Dumai dan terkesan seakan-akan “dilegalkan”.

“Ini sangat salah. Pihak-pihak yang berwenang harus mengambil tindakan tegas. Sebab apa yang terjadi di sana benar-benar menyusahkan masyarakat. Kita harus sama-sama. Ingat Pemerintah Provinsi Riau sudah menjadikan Rupat sebagai salah satu destinasi wisata andalan Riau. jadi instansi terkait (dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Riau) harus responsif. Kalau Dishub lamban dan tidak bisa mengikuti irama gubernur, mustahil kawasan wisata Rupat ini akan tercapai. Dishub punya peran besar di sini,” terang Syahrial.

Syahrial juga mengajak Pemerintah Kota Dumai memiliki rasa yang sama terhadap penyeberangan Dumai-Rupat. Sebab kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan jika kondisi pelayanan di penyeberangan Dumai-Rupat berjalan dengan baik.

Sementara Sekda Kota Dumai merasa  senang bisa hadir bersama untuk menyelesaikan persolannya penyebrangan Roro Dumai-Rupat. Sekda mengakui bahwa situasi di dermaga Dumai sangatlah tidak baik.

“Sebagai salah satu bentuk keseriusan kami meningkatkan pelayanan di dermaga Dumai, kami baru saja mengganti Kadis Perhubungan kami. Semoga dengan Kadis, baru persoalan ini dapat lebih cepat terselesaikan.” ungkap Sekda Dumai.

Dari audensi ini  telah di sepakati bersama antara Komisi II DPRD Bengkalis, Pemko Dumai, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Bengkalis dan ASDP, dalam waktu dekat trip penyeberangan Roro Dumai -Rupat akan ditambah hingga pukul 22.00 WIB.  Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara dan akan diadakan rapat lanjutan terkait progres hasil rapat ini.

Dalam pertemua itu juga, perwakilan BPKAD Riau  saat ditanya  Syahrial, Akok, Hendri Hasibuan dan Zamzami Harun mengenai kenapa Bengkalis tidak pernah mendapat bagi hasil retribusi dari Pemprov, padahal sudah ada MoU yang mengatur tentang itu

"Dulu Pemprov pernah ingin membayarkan dana bagi hasil retribusi yang dimaksud. tapi ternyata dikemudian hari niat tersebut dianulir oleh Kemendagri, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun kami melihat tetap ada celah untuk Provinsi Riau membagikan dana tersebut, tapi lewat mekanisme Bankeu. saat ini kami juga terus melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait hal ini, semoga dalam waktu dekat jawabannya sudah kita ketahui bersama-sama,” jawab perwakilan dari BPKAD Riau.***