Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, Komisi III DPRD Bengkalis Stuban ke Lima Puluh Kota

LIMA PULUH KOTA-Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan Studi Banding (Stuban) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota guna menggali potensi pajak dan retribusi dari sektor pariwisata dan lainnya, Selasa (16/5/2023).

Rombongan DPRD Bengkalis disambut Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Win Hari Endi didampingi Kabid Pengelola Pendapatan, Bobby Irwanto.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam yang ikut dalam rombongan Komisi III, menyampaikan maksud dan tujuan studi banding yang dilakukan yakni ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang retribusi-retribusi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Bengkalis.

Ketua DPRD Bengkalis, H. Khairul Umam 

"APBD Lima Puluh Kota tidak begitu besar dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, tetapi bisa meningkatkan PAD tiap tahunnya dengan kondisi jalan-jalan serta tempat wisata yang bagus dan usaha-usaha masyarakatnya. Sementara untuk Kabupaten Bengkalis APBD besar tetapi PAD tidak seimbang maka dengan studi banding ini ingin belajar tentang retribusi-retribusi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena visi dan misi Bupati Bengkalis juga ingin meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis," ujar H. Khairul Umam dalam sambutannya.

1. Ketua Komisi III DPRD Bengkais, Laurensius Tampubolon
2.  
3. Sementara Ketua Komisi III DPRD Bengkais, Laurensius Tampubolon menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi, di Kabupaten Bengkalis banyak industri dan pabrik kelapa sawit, maka dari itu Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus lebih produktif lagi dalam menggali potensi yang ada di daerah.
4.  
5. 
6. Anggota Komisi III DPRD Bengkais, Indrawansyah.
7.  

"Kami berharap kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis agar lebih giat dan produktif lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan PAD dan harus tetap konsisten dengan peraturan yang sudah dibuat," harap Laurensius Tampubolon.

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Lima Puluh Kota, Win Hari pada kesempatan itu memaparkan bahwa berdasarkan undang-undang, PAD harus 30% dari APBD.  Kemudian dengan APBD yang kecil infrastruktur jalan Kabupaten Lima Puluh kota sudah bagus, sebanyak 16 OPD menitipkan PAD ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dikelola.

1. 
2. Sekretaris Komisi III DPRD Bengkais, H. Asmara
3.  

"PAD yang besar terdapat pada tarif masuk ke objek-objek wisata,  kemudian objek wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat sehingga semua daerah bisa tersentuh oleh pembangunan dan infrastruktur jalan yang bagus dari hasil PAD," jelas Win Hari.

Pada kesempatan itu Kabid Pengendalian dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Tuti Andayani pada kesempatan itu sempat bertanya terkait pengelolaan pakir pariwisata apakah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah include dikelola oleh Dinas Pariwisata atau Dinas Perhubungan. Karena untuk Kabupaten Bengkalis saat ini masih terpisah antara jalanan umum yang masih di lingkungan pariwisata, ada yang dikelola pihak ketiga. Apabila dikelola oleh Dinas Pariwisata tentu bisa menambah target retribusi di sektor pariwisata pada pengelolaan parkir, tetapi apabila dikelola Dinas Perhubungan maka mereka sudah ada kontrak dengan pihak ketiga.

1. Anggota Komisi III DPRD Bengkais, H. Jasmi AMK
2.  

Menyikapi pertanyaan tersebut, Kabid Pengelolaan Pendapatan Bapenda Kabupaten Lima Puluh Kota, Boby menjelaskan bahwa pengelolaan parkirnya terpisah. Dinas Pariwisata hanya mengelola pendapatan retribusi, kemudian terkait pengelolaan parkir hanya bisa dikelola Dinas Perhubungan karena untuk pengelolaan parkir tidak boleh dipihakketigakan. ***

Pertemuan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis denga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Selasa (16/5/2023).