Tim Banggar Minta Pemko Dumai Prioritaskan Daerah Terisolir

Badan anggaran DPRD minta pemko Dumai untuk lebih memperioritaskan pembangunan daerah pinggiran sesuai dengan Surat Keputusan Gubenur Riu no 293/x/2013 yang isinya meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan  daerah yang masih terisolir dan belum tersentuh pembangunan.

Seperti yang di sampaikan oleh Khairul Saleh saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pihak eksekutif,menurut kairul apa yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai sejauh ini belum menyentuh wilayah yang terisolir seperti Sungai Sembilan, Medang Kampai dan Bukit Kapur, di tiga wilayah ini masih banyak sekali akses jalan yang sulit untuk di lewati, hal tersebut disebabkan oleh jalan yang ada belum tersentuh pembangunan.

"Selama ini pemerintah hanya membangun suatu akses jalan yang di lokasi tersebut ada tanah atau rumah petak seorang pejabat, sementara di lokasi lain masyarakat menjerit hingga menangis karna hasil produksinya tak bisa di keluarkan karna kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan produksi tadi,tujuan utama kita dalam banggar ini memecahkan permasalahan yang di hadapai masyarakat," terangnya.

"Untuk itu kami minta pada pihak Pemko Dumai utamakan kepentingan masyarakat banyak dan kesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kita membangun dumai lebih baik kedepannya, kita minta pembahasan KUA PPAS pada tahun ini harus tuntas jangan setengah-setengah sehingga,lanjut khairul saleh.

Hal itu di pertegas oleh pimpinan sidang banggar Zainal Efendi,zainal meminta kepada pihak eksekutif terutamanya pada Bapeko untuk sering turun kelapangan,sehingga apa2 yang menjadi kendala di lapangan tahu.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2013 ini mencapai 1,004 Triliun,dana tersebut harus di prioritaskan kepada peningkatan infrastruktur daerah terisolir dan belum tersentuh pembangunan,bidang pendidikan yang menurut wakil rakyat masih banyak yang belum memenuhi standarisasi, serta pengalokasian anggaran kesehatan dan ekonomi kerakyatan. (mis)