24 Parpol Tak Lulus Verifikasi Gugat KPU
JAKARTA.Sebanyak 24 partai politik (parpol) nonparlemen yang tidak lolos verifikasi aktual menguji SK KPU No.05/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ke Mahkamah Agung.
“Surat permohonan terdaftar di MARI No.1.2013/HUM pada hari Senin (14/1),” kata Koordinator Tim Hukum Partai nonparlemen Dr. Suhardi Somomoeljono, SH, MH, di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Menurut dia, SK KPU tersebut diyakini pemohon cacat hukum secara absolut.
Uji materi SK itu, kata Suhardi, dalam pertimbangan diktum penetapan kelima menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainly) dan secara yuridis bentuk atau format dari SK itu selalu mencantumkan klausul dalam diktum terakhirnya menyatakan SK dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.
Dia juga mengatakan SK KPU ini bertentangan dengan akal sehat [common sense], serta tidak memiliki nilai akademik.
“Di seluruh dunia ini tidak ada bentuk SK yang tidak dapat ditinjau oleh otoritas/pihak yang mengeluarkan SK, kecuali KPU Indonesia,” katanya.
Suhardi juga menegaskan bahwa format SK KPU bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, sangat tendensius, dan mencolok sekali hanya bertujuan mencari kemenangan dalam rangka memburu kekuasaan yang dibungkus dengan asas legalistik. “Ini sangat membahayakan nasib bangsa karena ini akibatnya sangat mengerikan, yakni dapat memicu timbulnya konflik horizontal yang sistemik dan meluas,” katanya.
Ia mengemukakan 24 partai nonparlemen yang ditutup rapat-rapat melalui SK KPU tersebut bila tidak ada saluran hukum yang demokratis justru akan merugikan tujuan diselenggarakannya pemilu itu sendiri.
Suhardi juga mengatakan bahwa SK KPU tersebut juga bertentangan dengan pasal 5 UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam UU tersebut dengan tegas telah mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Pembentukan peraturan perundang-undanga yang baik meliputi, antara lain, kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasil gunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan , serta asas-asas yang lain yang tercantum dalam UU tersebut.
Suhardi berharap SK KPU tersebut dapat dicabut oleh MARI melalui uji materiil.Tinjau Banjir di Bantan Sari, Bupati Kasmarni Serahkan Bantuan pada Masyarakat Terdampak Banjir
BANTAN-Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau lokasi banjir di Dusun Bengkuang Baru, Desa Bantan Sari.
Buka Pelatihan Bumdes, Camat Bantan Sampaikan Harapan Besar Soal Ekonomi Masyarakat
BENGKALIS-Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kecamatan Bantan kembali melaksanakan Pelatihan bagi Pe.
Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah Ungkap Pembangunan DIC Tetap Dilanjutkan Sesuai Arahan Bupati Kasmarni
BENGKALIS - Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata.
Bentuk Empati, Pemkab Bengkalis Bantu Korban Kebakaran
BENGKALIS-Rasa haru menyelimuti para keluarga korban kebakaran rumah yang terjad.
Pemdes Mentayan Gelar Pelatihan Keterampilan Berwirausaha Pemuda Desa
MENTAYAN-Pemerintah Desa Mentayan gelar pelatihan keterampilan berwir.
Ormas Pasukan Kehormatan Negeri Taja Festival Teater Kontemporer Sejarah Melayu Bengkalis
BENGKALIS-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pasukan Kehormatan Negeri menggelar Festival Teater K.