Pemprov Riau dan Badan Pengelola REDD+ Teken MoU
Plt Gubri didampingi Sekda Prov Riau dan Satker
terkait Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Implementasi REDD+ Badan
Pengelola REDD+ dengan Pemerintah di Jakarta.
JAKARTA, Beritaklik.Com - Pemerintah
Provinsi Riau menyepakati kerja sama dengan Badan Pengelola REDD+ (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation/Reduksi Emisi
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut).
Kerjasama tersebut tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang
ditandatangani oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan Kepala BP
REDD+ Heru Prasetyo, di Kantor BP REDD+ RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Riau adalah provinsi ke-7 yang menandatangani nota kesepahaman dengan BP REDD+. BP REDD+ dibentuk pada 31 Agustus 2013 lalu melalui Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2013. Sebelumnya, kerjasama serupa telah dilakukan dengan Provinsi
Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan
Sumatera Selatan.
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, kerjasama ini sejalan dengan
komitemen dan visi pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Riau sekarang dan
masa mendatang.
"Dengan adanya kerjasama ini kita berharap akan lebih optimal pengelolaan
hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan,
pencegahan, penanggulangan hingga pengawasan," ungkap Andi panggilan akrab
Arsyadjuliandi Rachman.
Saat ini lanjut Andi , Provinsi Riau telah memiliki strategi dan rencana aksi
(SRAP) Riau dan baseline data, termasuk peta kadastral sebagai prasyarat
pelaksanaan REDD+ dan berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ di Provinsi
Riau.
"Rencana aksi selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau akan membentuk lembaga
khusus atau memperkuat lembaga yang sudah ada untuk mengawal implementasi REDD+
di Riau dalam memenuhi beberapa aspek, antara lain mengukur Reference Emission
Level (REL) dan mengaplikasikan mekanisme Monitoring, Reporting dan
Verification (MRV) agar dapat mengukur performa pelaksanaan REDD+ di
lapangan," ujar Andi.
Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo mengapresiasi komitmen Pemprov Riau
yang merespon cepat dilakukannya kerjasama ini, guna mengelola kawasan hutan
dan lahan gambut yang lebih baik di Provinsi Riau. "Provinsi Riau adalah
provinsi ke-7 menandatangani MoU dengan BP REDD+, dan Riau adalah provinsi
pertama yang dilakukan audit kepatuhan," ujar Heru.
Menurut dia, sebelumnya BP REDD+ bersama Pemprov Riau telah melakukan sejumlah
kegiatan strategis berbasis kemasyarakatan untuk pencegahan dan penanggulangan
kabakaran hutan dan lahan gambut, pelatihan karhutla monitoring sistim, citizen
journalist, audit Karhutla, serta KKN tematik terkait kebakaran hutan.
"Tujuannya adalah untuk membentuk kesiap-siagaan masyarakat dengan
meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian publik dalam mengantispasi serta
meneruskan informasi penting terkait kebakaran hutan dan lahan gambut," ucapnya.
Untuk menjalankan program ini, juga diperlukan pendekatan terhadap pihak swasta
melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Hal ini termasuk
melakukan pemantauan dan audit terhadap kepatuhan pemerintah daerah dan
perusahaan swasta di Riau dalam melaksanakan tanggung jawab mencegah dan
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Untuk meningkatkan kapsitas, Pemerintah Provinsi Riau, BP REDD, kata Heru juga
telah memfasilitasi proses sosialisasi Prosedur Operasi Standar Nasional
(Posnas) pencegahan dan penanggulangan Karhutla, serta pelatihan tentang
Karhutla Monitoring Sistim (KMS).
"Tujuannya bagaimana memanfaatkan fasilitas citra satelit beresolusi tinggi
yang mampu mengindentifikasi jumlah titik panas dan menyajikan analisa yang
dapat digunakan pihak-berwenang dalam upaya penegakan hukum," terangnya.
Selain itu tambah Heru, keterlibatan dan kalaborasi berbagai pihak menuju tata
kelola hutan dan lahan gambut lebih baik lagi perlu dilakukan." Perubahan
paradigm ini harus dibangun melalui kerjasama multi pemangku kepentingan di
berbagai tingkatan. Inilah semangat utama REDD+," tukasnya. (Adv Humas/ Bki)


Pantau Kualitas Air Kelompok Ikan Milenial Desa Teluk Papal Berbasis Smartphone
BENGKALIS_Saat ini Inovasi merambah dunia budidaya ikan di Desa Teluk Papal dengan pengenalan Sis.
Pj Kades Teluk Papal Serah Bantuan Program Dana Bermasa Untuk Ibu Hamil dan Balita
TELUK PAPAL - Penjabat (Pj) Kepala Desa Teluk Papal yang diwakili oleh Sekdesnya.
Bhabinkamtibmas Desa Teluk Papal Jumpai Buruh Bangunan
BENGKALIS- Bhabinkamtibmas Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Aipda Dendi Saputra melaksanakan keg.
Peringati HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Mahasiswa Kukerta Unri dan Pemdes Sungai Majo Taja Turnamen Bola Voli
SUNGAI MAJO-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan R.
DPRD Gelar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-512 Bengkalis
BENGKALIS-DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar sidang paripurna istimewa.
Terpilih Aklamasi, Rinto Pimpin IKKKM Kabupaten Bengkalis
BENGKALIS–Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, SE, M.Si terpilih secara aklamasi untuk me.