Ketua DPRD Berharap Masalah Pembentukan Kelengkapan Dewan Tuntas

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi mengatakan, pihaknya sudah mengakomodir semua pendapat dan kepentingan terkait pembahasan alat kelengkapan dewan. Baik itu soal dimasukkannya. Parturan Tatib ke lembaran daerah, maupun mempending paripurna hingga 1 bulan.

Menurut Ketua DPD II PAN Bengkalis ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pembahasan atau paripurna alat kelengkapan dewan. Sesuai kesepakatan unsur pimpinan bersama ketua-ketua fraksi (kecuali PKS), Senin lusa diharapkan semuanya sudah kelir alias
selesai.

"Ya, silang pendapat dan sempat deadlock paripurna sebelumnya menyangkut beberapa hal. Pertama, soal keinginan agar lembaran tatib dewan diundangkan di lembaran daerah terlebih dahulu. Keinginan tersebut sudah kita penuhi, sudah disampaikan ke Pemprov Riau, "ujar
Heru, Jumat (14/11).

Persoalan kedua kata Heru, terkait komposisi unsur ketua atau anggota yang mengisi di empat komisi yang ada. Diakui, dari rapat yang digelar antara pimpinan dan ketua-ketua fraksi beberapa waktu lalu, belum disepakati siapa-siapa yang akan duduk sebagai ketua atau wakil ketua di masing-masing komisi. Tapi sudah disepakati, Senin (17/11) mendatang kembali digelar paripurna lanjutan.

"Paripurna Senin mendatang itu tidak langsung mengesahkan, kesepakatan antara unsur pimpinan dengan ketua-ketua fraksi hanya soal kapan paripurna digelar. Ya silang pendapat dan adu argumen pasti akan terjadi, tapi sudah menjadi komitmen kami, hari Senin itu harus selesai semuanya," ujar Heru.

Jika tidak juga diambil sebuah keputusan pada paripurna itu nanti, atau masih ada fraksi yang belum sepakat, maka dirinya menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat Bengkalis. Intinya kata Heru, pihaknya ingin agar alat kelengkapan segera selesai sehingga sejumlah pekerjaan yang kini menunggu bisa segera diselesaikan.

"Saya mengajak kepada kawan-kawan semua, mari kita dahulukan kepentingan yang lebih besar. Pembahasan APBD tinggal satu bulan setengah lagi, jika persoalan alat kelengkaan tidak juga selesai, dikawatirkan akan berdampak kepada proses pembangunan di daerah ini.
Mari kita tinggalkan kepentingan golongan dan kelompok demi kepentingan yang lebh besar," ajak Heru.

Paripurna pembahasan alat kelengkapan dewan pertama digelar tanggal 21 Oktober lalu. Karena perbedaan penafsiran dan saling adu argumentasi, maka paripurna tersebut deadlock tanpa menghasilkan keputusan apapun. (Bku)