Jika Abrasi Tidak Ditangani Serius 100 Tahun Lagi Pulau Bengkalis Tinggal Nama

Abrasi menghantam puluhan hektar kebun sawit milik PT Meskom di Bengkalis.

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Menurut anggota Komisi II Kabupaten Bengkalis, H. abrasi kian hari kian ganas menghantam daratan Pulau Bengkalis. Jika tidak cepat ditanggapi dengan langkah-langkah yang konkrit oleh pihak terkait, Pulau Bengkalis bakal tinggal nama saja.

''100 tahun lagi, kalau abrasi tidak ditangani cepat, habislah Pulau Bengkalis ini. Tinggal nama lah lagi,'' ujarnya ketika meninjau lokasi abrasi di lahan PT Meskom, Selasa (3/2). Selain abrasi yang terjadi di sepanjang bibir pantai, anggota DPRD Dapil Bengkalis- Bantan ini meminta pihak PT Meskom Agro Sarimas bertanggung jawab atas terjadi longsornya di lahan sawit milik perusahaan.

''Dulu katanya (PT MAS) ada program penanaman pohon, mana?. Kita minta PT MAS segera, cepat, ambil langkah- langkah penanganan,'' ungkapnya sambil menyinggung lahan masyarakat yang dijanjikan PT MAS hingga kini tidak terealisasi.

Sementara Humas PT MAS, Huzairin menyampaikan, saat ini pihak perusahaan terus melakukan upaya- upaya penanganan abrasi. ''Kita akan melakukan penghijauan serta akan melakukan pemerataan tanah- tanah yang amblas,'' ungkap Huzairin.

Sebelumnya, rombongan Komisi II yang dipimpin Ketua Komisi II Syahrial dan bersama Wakil DPRD Bengkalis Zuhelmi, anggota Komisi II Zamzami, H. Mawardi, Sofyan, serta Komisi IV Irmi Syakip Arsalan meninjau ke tempat lokasi longsor di lahan PT Meskom Agro Sarimas.

Kerugian Ekonomi Ekslusif

Menanggapi masalah abrasi yang terus menggerus pulau Bengkalis yang dampaknya sudah mencapai perkebunan kelapa sawit milik PT Meskom Agro Sarimas, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis, Masuri menyarankan pemerintah kabupaten Bengkalis agar mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Langkah koordinasi dengan pemerintah pusat itu perlu disikapi cepat, karena menurut Kadin abrasi bisa menyebabkan kerugian pada zona ekonomis eksklusif Republik Indonesia (RI).

"Zona ekonomi eksklusif itu dihitung pada garis pantai, jika abrasi tidak ada langkah cepat penanganannya, kita dirugikan. Dalam arti Malaysia semakin maju dengan reklamasi pantainya, kita terkikis semakin mundur, semakin jauh, itu akan di untungkan oleh wilayah tetangga," kata Masuri, Rabu (4/2).

Selain berdampak pada kerugian secara ekonomis, akibat abrasi yang terus menggerus pulau Bengkalis, juga akan menyangkut dengan keutuhan kedaulatan NKRI. "Pada dasarnya, Kadin sangat prihatin melihat itu, kita sendiri pernah turun melihat begitu jauhnya tonggak garis pantai dulu, sampai hari ini sangat jauh digerus gelombang dan terjadi abrasi, ini harus cepat, harus tanggap, karena menyangkut dengan kedaulatan wilayah juga," sampainya.

"Saran dari kadin, pemerintah Kabupaten Bengkalis harus cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bagaimana untuk menangani hal ini, mengingat Bengkalis juga termasuk dalam undang- undang sebagai daerah pulau terluar dan wilayah perbatasan. Ketika tidak cepat, makin lama makin habis. Makin kecil dan bisa makin tiada Bengkalis nantinya," papar Masuri menambahkan. 

Kadin, lanjutnya, sangat siap jika dilibatkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan abrasi. Hanya saja hingga hari ini, belum ada seruan dari pemerintah Bengkalis soal hal itu. "Kadin juga punya peran dalam hal komunikasi, namun kita juga tidak terlepas dari Pemkab, bagaimana perintah pemerintah terhadap kadin untuk menyampaikan hal ini ke Pemerintah pusat,'' tutur dia sembari mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Bengkalis ke lokasi abrasi desa Meskom. (Bku)