Komisi I Stuban ke BPM PTSP Batam Pelajari Masalah Investasi dan Perizinan

Rombongan Komisi I DPRD Bengkalis, melakukan pertemuan dengan Badan Penanaman Mpda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Jumat (14/3).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Komisi I DPRD Bengkalis melakukan studi banding ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (14/3). Dipilihnya Batam karena memiliki potensi luar yang biasa sebagai kota tujuan investasi sekaligus untuk memperkenalkan Kabupaten Bengkalis kepada kalangan investor yang telah menanamkan modalnya di sana.

Rombongan Komisi I DPRD Bengkalis disambut Sekretaris BPM PTSP Kota Batam Zulkarnain, Kabid Investasi Junaidi dan Kasubid Kerjasama Investasi Agusti Handayani. Rombongan dari Bengkalis terdiri dari Ketua Komisi I Adihan, Wakil Ketua Komisi Syaiful Ardi, Sekretaris Komisi Leonardus Marbun , Simon Lumban Gaol , Ita Azmi , Sihol Pangaribuan, Fransisca, Lamhot Nainggolan, Kepala BPM P2T Bengkalis H Hermizon dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Basuki Rakhmad.

Dipaparkan Adihan kepada wartawan, Senin (16/3), adapun yang menjadi pokok pembahasan pada pertemuan tersebut adalah bagaimana Batam mempromosikan peluang investasi kepada investor dan bagaimana proses perizinan. "Secara potensi, kita sebenarnya tidak kalah dengan Batam. Selain sektor Migas, Bengkalis juga memiliki potensi pariwisata Pantai Rupat, potensi perkebunan dan produk-produk makanan, kerajinan dan lainnya. Ini tantangan bagi Bengkalis bagaimana bisa menarik investor agar mau berinvestasi seperti di Batam," ujar Adihan.

Untuk itu, Komisi I mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui BPM P2T gencar mempromosikan potensi yang ada, baik promosi dalam negeri maupun luar negeri yang golnya adalah menarik investor agar mau menanamkan modalnya di daerah ini. "Selain promosi, pelayanan perizinan juga sangat berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya. Mereka tidak akan mau datang, kalau kita tidak memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan yang mereka butuhkan," ujarnya. (Bku)