Ironis, Banyak Kendaraan Dinas di SKPD Bengkalis Tak Bayar Pajak
Ilustrasi
BENGKALIS-Meskipun belum diperoleh jumlah angka pastinya, namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Bengkalis/Samsat Bengkalis, saat ini banyak kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Ironisnya lagi, kendaraan yang tidak
membayar pajak dimaksud hampir merata ada di setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Namun yang terbanyak kendaraan dinas yang pengadaannya dilakukan
Sekretariat Daerah Bengkalis. Baik yang itu terlambat atau tidak membayar pajak
setahun maupun yang 'sengaja' bertahun-tahun tak membayar pajak.
Ketika dikonfirmasi, Penjabat Bupati
Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie mengatakan sudah mendengar informasi tersebut.
Namun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau ini
mengaku belum mengetahui jumlah pasti kendaraan plat merah di lingkungan Pemkab
Bengkalis yang tidak taat membayar pajak dimaksud.
Meskipun demikian, kata Ahmad Syah,
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan sudah ditugaskannya untuk
mengecek kebenaran informasi dimaksud. Kemudian segera menyelesaikannya jika
informasi itu benar adanya. Begitu pula seluruh Kepala SKPD.
"Kalau informasi itu betul-betul benar
adanya, kita tentu sangat kecewa. Sekali lagi, kalau memang benar adanya, hal
demikian tidak sepantasnya sampai terjadi. Sebab setiap tahunnya dana untuk
membayar pajak kendaraan dinas ini tentu dialokasikan. Karena itu kita sudah
tugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan segera
menyelesaikannya," jelas Ahmad Syah kepada sejumlah wartawan, Kamis
(8/10/2015) lalu.
Di bagian lain Ahmad Syah mengharapkan
pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan
dinas di Pemkab Bengkalis, baik itu di Sekretariat Daerah Bengkalis maupun di
masing-masing SKPD untuk tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran pajak
kendaraan bermotor yang menjadi tangungjawabnya. Sebab, surat menyurat atau
daftar inventaris kendaraan tersebut pasti ada.
"Harus memberi contoh kepada masyarakat
dalam ketaatan membayar pajak. Bukan malah sebaliknya. Di satu sisi kita
menyuruh masyarakat agar taat membayar pajak, tetapi di sisi kita sendiri tidak
melaksanakan kewajiban tersebut. Itu contoh yang tidak baik. Ke depan hal
demikian tidak boleh terjadi lagi," pesan Ahmad Syah.***
BERITA LAINNYA +INDEKS
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.
TULIS KOMENTAR +INDEKS