Minggu Depan RAPBD Bengkalis Ketok Palu.?

BENGKALIS–Alotnya pembahasan RAPBD Bengkalis dikarenakan banyaknya kepentingan yang harus diakomodir, berakibat kepada molornya pengesahan RAPBD Bengkalis, sampai-sampai beberapa yang lalu (senin,11/02) membuat risau Herliyan Saleh sebagai Bupati karena jika RAPBD terlambat disyahkan yang besar kemungkinan Bengkalis kena pinalti, ditambah lagi adanya desakan dari Lintas Asosiasi Konstruksi Kabupaten Bengkalis (LAKKAB) yang telah melayangkan surat kepada Pemkab dan DPRD Bengkalis, maka saat ini Pembahasan RAPBD Bengkalis 2013 telah memasuki tahap finalisasi. Jika proses entry  data berjalan lancar, diperkirakan minggu depan sudah bisa disahkan alias ketok palu. Pihak legislatif menegaskan keterlambatan pengesahan tahun ini dikarekan besarnya anggaran yang harus dibahas mencapai Rp. 4,7 triliun, tentu butuh waktu dan kehati-hatian.

Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/2), pembahasan RAPBD antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah selesai dilaksanakan, Kamis dinihari. Sementara sore kemarin finalisasi anggaran antara Banggar dan TAPD.

“Untuk diketahui seluruh masyarakat, pembahasan RAPBD telah memasuki tahap finalisasi. Sore ini (kemarin, red), antara Banggar dan TAPD menggelar rapat untuk finalisasi guna menentukan mana kegiatan yang masuk prioritas dan mana kegiatan yang masih bisa ditunda di APBD Perubahan, ”ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Selain banyaknya item kegiatan yang harus dibahas dikarenakan besarnya APBD 2013, juga ditemukan kegiatan yang tumpang tindih masuk dalam usulan kegiatan di sejumlah SKPD. Ini tentunya butuh waktu dan didudukkan bersama yang mana yang harus dicoret. Kemudian jumlah SKPD yang dibahas juga bertambah menyusul adanya penambahan sejumlah SKPD baru.

“Mengingat besaran RAPBD 2013 menembus angka Rp. 4,7 triliun, dewan merasa perlu dilakukan pembahasan ekstra hati-hati. Apalagi banyak ditemukan kegiatan yang tumpang tindih atau sama di sejumlah SKPD sehingga perlu ekstra hati-hati,” ujar Tagor.

Ditambahkannya, ada SKPD yang platfom anggarannya Rp20 miliar tetapi dalam RKA melebihi dari platfom sehingga harus dilakukan pengurangan kegiatan. Pihaknya berharap masyarakat bisa memahaminya dan tidak ada unsur disengaja atau tarik menarik kepentingan sehingga pengesahan RAPBD menjadi terlambat.

Ketika ditanya kapan pengesahan RAPBD kemungkinan bisa dilakukan, Tagor memprediksi jika entry data bisa selesai Senin (18/2), maka Selasa (19/2) sudah bisa disahkan atau ketok palu.

Menyinggung soal adanya tarik menarik kepentingan soal dana aspirasi dewan, menurut Tagor, kebanyakan dana aspirasi yang diusulkan oleh anggota dewan sebagian besar untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan bibit ikan, bibit tanaman, pupuk, pakan dan usulan fisik seperti jalan lingkungan.

“Yang kita perjuangkan juga merupakan kepentingan masyarakat yang kita titip melalui SKPD dalam bentuk kegiatan. Saya pikir tidak ada salahnya anggota dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum sempat diakomodir melalui eksekutif. Kemudian ada juga bantuan untuk rumah yang tidak tuntas tahun 2012, tentunya harus diperjuangkan untuk dianggarkan kembali tahun ini,” jelas Tagor.(bku)