Bengkalis Anggarkan Rp 8 M Untuk Pendidikan

BENGKALIS-RIAU.Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini menganggarkan Rp 8 miliar untuk bantuan pendidikan bagi mahasiwa daerah ini baik yang kuliah di dalam maupun di luar Negeri Junjungan.
Bantuan pendidikan yang diberikan berupa beasiswa dan bantuan penulisan tugas akhir yang diberikan secara menyeluruh (stimulan) tanpa memandang apakah calon penerima berprestasi atau tidak dan dari keluarga kurang mampu atau tidak.

"Beasiswa ini memang tidak mensyaratkan calon penerima berprestasi atau dari kekuarga kurang mampu. Sifatnya stimulan atau menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Namun syarat dan ketentuannya tetap ada," ujar Kabag Kesra Setdakab Bengkalis, H Imam Hakim, Senin (28/2).

Menurut Iman, alasan kenapa beasiswa yang disalurkan lewat Bagian Kesra ini diberikan bersifat stimulan atau tanpa ada kriteria khusus, karena sudah ada beasiswa lain yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi yang dikelola melalui Dinas Pendidikan. Penerima beasiswa berprestasi ini akan ditanggung penuh oleh Pemkab Bengkalis, mulai biaya pendidikan hingga tamat dan biaya hidup selama pendidikan.

"Bantuan pendidikan yang disalurkan melalui Bagian Kesra sifatnya untuk membantu dan diberikan secara menyuluruh kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Besaran biaya yang diberikan disesuaikan dengan jumlah calon penerima yang memenuhi syarat dengan ketersediaan anggaran yang ada," ucap Imam.

Dari Rp 8 miliar dana yang diusulkan untuk bantuan pendidikan ini, 6 miliar diperuntukkan bagi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, sisanya Rp 2 miliar umtuk bantuan penulisan tugas akhir atau skripsi.
Menyinggung kemungkinan adanya mahasiwa yang sudah menerima beasiswa lain juga menerima bantuan pendidikan dari Bagian Kesra, Imam menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat bantuan pendidikan ini calon penerima harus menandatangani surat pernyataan sedang tidak menerima bantuan pendidikan lain dari pemerintah.

"Kita melakukan verifikasi untuk menetapkan calon penerima. Kemudian ada surat pernyataan dari calon penerima bahwa ia sedang tidak menerima beasiswa dari pemerintah. Kalau ternyata surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai itu bohong, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka karena memang tak ada sanksinya," tutup Imam.(bku)