Dasar Hukum E- Goverment Pemerintah Provinsi

Pekanbaru, Beritaklik.Com - Adapun Dasar Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau menurut Plt Gubri adalah Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia Instruksi P residen Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003,tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E- Government Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework/NITF).

Disamping itu menurut Gubri Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau Penataan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.Memperlancar komunikasi antar lembaga Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian.

Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan antar lembaganya serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. " Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif persiapan menghadapi transformasi dari era masyarakat industri menuju era masyarakat informasi Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat ini adalah dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi," tuturnya.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderu ngan global tersebut akan membawa masyarakat Riau ke dalam jurang digital divide , yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Riau menuju masyarakat informasi. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Pemerintah Provinsi Riau harus mampu memenuhi dua syarat utama tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas diseluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. ."Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik didalam perumusan kebijakannya," sebut Gubri.(Adv)