Bupati Bengkalis Gesa SKPD Maksimalkan Serapan Anggaran, Jangan ‘Diparkir’ Nunggu Akhir Tahun

“Untuk memaksimalkan penyerapan APBD 2016, kami minta kegiatan sudah harus segera digesa. Setiap program pembangunan yang telah direncanakan harus dapat terealisasi secepatnya. Jangan diparkir dan baru dilaksanakan menjelang akhir tahun,” tegas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Sabtu (24/4/2016).

Namun demikian, Amril tidak mau berkomentar apakah jika serapan sebuah SKPD rendah akan menjadi penilaian kinerja terhadap kepala SKPD yang bersangkutan. Mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode ini, enggan mengkaitkelindankannya.

"Jadi penilaian kinerja atau tidak, bukan itu esensinya. Namun hal itu semata-mata agar roda perekonomian masyarakat bergerak cepat. Jika kegiatan ditumpuk dan baru dilaksanakan menjelang akhir tahun akan menggangu sistem. Jadi jangan sampai ada SKPD yang menunda-nunda pelaksanaan kegiatan," tegas Amril lagi.

Apalagi, sambung mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, kegiatan tersebut tidak memerlukan proses yang melibatkan pihak lain. Misalnya tidak perlu ditender. Seperti kegiatan rapat, sosialisasi dan pelatihan.

"Kalau memang bisa dilaksanakan hari ini, tak usah menunggu besok. Jika bisa dilaksanakan bulan ini, tak perlu menundanya sampai bulan depan. Inti harus dipercepat. Namun tentu harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap mengepankan asas efektiivitas dan efisiensi," imbuh Amril.

Hal itu disampaikannya terkait arahan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, ketika memberikan materi pada peserta Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri (PKPDN) Angakatan I Tahun 2016 hari kedua, dimana Amril juga menjadi salah satu pesertanya.

Sebagaimana pembukaan, sampaikan dengan hari kedua, Sabtu (23/4/2016), kegiatan PKPDN tetap dipusatkan di aula lantai IV Gedung F Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jakarta.

Dalam penyampaian arahannya, sebagaimana dilaporkan Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, ada beberapa penekan yang disampaikan Menkeu kepada Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH yang mengikuti PKPDN angkatan I.

Diantaranya, agar menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat, menjaga inflasi daerah, realisasikan segera belanja pemerintah secara efektif, meningkatkan investasi di daerah, serta meningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah

Kemudian, agar masing-masing daerah melakukan akselerasi pelaksanaan program atau kegiatan guna mempercepat roda perekonomian. Serta tidak menumpuk pelaksanaannya di ujung tahun anggaran karena dapat menggangu sistem.

"Selain itu Menkeu juga mengimbau agar daerah tidak memarkir dananya diperbankan. Harus dibelanjakan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Menurut Menkeu, 31 Desember 2015 lalu, terdapat Rp100 triliiun dana daerah yang menganggur di bank," jelas Johan, mengutip Bambang.