Warga 5 Desa Bersikukuh Tolak Masuk Kampar
Hearing DPRD Rohul dan Warga Lima Desa.
Rokan Hulu, Beritaklik.Com - Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Kunto
Darussalam dan Pagarantapah Darussalam, yakni warga Desa Intan Jaya, Muara
Intan, Rimba Jaya, Rimbo Makmur, dan Tanah Datar, geruduk kantor DPRD Kabupaten
Rokan Hulu (Rohul).
Dalam aksinya, warga lima desa mendesak Pemkab Rohul dan Pemprov Riau segera
menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar.
Menurut warga, sekira 95 persen aktivitas di lima desa masih didukung penuh
oleh Pemkab Rohul, seperti petugas kesehatan dan guru. Dari itu mereka mengakui
masih warga sebagai Rohul, bukan warga Kampar.
"Bagi kami Rokan Hulu itu harga mati," tegas orator dalam aksinya di
kantor DPRD Rohul, Senin (23/5/2016).
Sementara
itu, DPRD Rohul menyarankan Warga Lima Desa Bikin Laporan Tertulis. Dewan
meminta warga untuk membuat laporan tertulis jika tetap ingin masuk wilayah
Rohul.
Hal ini diungkapkan Pada hearing dengan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu
(Rohul), Senin (23/5/16), warga lima desa menyampaikan berbagai permasalahan
dialami pasca wilayahnya diputuskan daerah mereka masuk ke wilayah administrasi
Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pada hearing itu, Koordinator Lapangan aksi warga lima desa, Limson Gultom,
mengatakan selain masalah kesehatan, dan pendidikan yang kurang diperhatikan
oleh Pemkab Kampar, situasi di lima desa tidak kondusif. Polisi Kampar dan
polisi Rohul tak pernah lagi menginjakan kaki ke daerah ini.
"Kriminal di lima desa meresahkan. Polisi dari Kampar tidak pernah
menginjakan kaki di sana, sementara dari Polsek Kunto Darussalam juga tidak
pernah kesana. Ini memang kriminal tingkat desa, namun kalau dibiarkan bisa
kriminal tingkat nasional," tegas Limson.
Limson juga sempat pertanyakan legalitas e-KTP dan KK berbasis NIK yang sudah
diurus oleh warga lima, yakni warga Desa Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Jaya,
Rimbo Makmur, dan Tanah Datar, ke Disdukcapil Rohul, apakah administrasi
kependudukan yang mereka punya sekarang legal atau ilegal.
Begitu juga, masalah Posyandu bagi bayi dan ibu hamil di daerah ini terabaikan.
Selama ini petugas kesehatan dari Rohul yang melayani warga lima desa, namun
dengan beralihnya pelayanan kesehatan, tidak sedikit masyarakat tidak terlayani
lagi kesehatannya.
Limson juga mengakui respon Pemkab Rohul dalam menyelesaikan tapal batas masih
lamban. Dari itulah, ratusan warga lima desa menyampaikan aspirasinya dan
mendesak pemerintahan baru meresponnya.
"Kami mengharapkan respon dari Pemda, apalagi pemerintahan sekarang
pemerintah baru. Ini yang kami inginkan saat ini," tegas Limson.
Menanggapi keluhan warga lima desa saat dengar pendapat itu, Ketua DPRD Rohul
Kelmi Amri SH menyarankan warga membuat laporan tertulis berisikan fakta-fakta
terjadi di lima desa, pasca mengambangnya putusan pemerintah.
Kelmi mengakui masalah tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul
sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh DPRD Rohul, dan masalah perbatasan dua
kabupaten ini tengah ditangani pihak Kemendagri.
"Kami dari DPRD (Rohul) sudah berupaya memperjuangkan bagaimana nasib
masyarakat lima desa," sampai Kelmi saat hearing.
Kelmi mengatakan laporan tertulis harus dibuat segera mungkin, sehingga surat
disampaikan ke Pemprov Riau dan Kemendagri, bagaimana kondisi warga lima desa
saat ini. Apalagi mereka punya keinginan kuat tetap menjadi warga Kabupaten
Rohul.
"Kami minta laporan tertulis dilengkapi fakta-fakta akibat putusan
mengambang ini sehingga kami segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan
pemerintah," ujar Kelmi dan meminta laporan tertulis segera disampaikan ke
Sekretariat DPRD Rohul dalam beberapa hari ke depan, termasuk dokumen tentang
lima desa.
Ketua Komisi 1 DPRD Rohul, Baihaqi Adduha, juga mengakui komisinya sudah
menyusun lima agenda yang akan dibahas tahun ini. Dan masalah tapal batas
Kampar dan Rohul menjadi agenda prioritas pihaknya.
"Ini menjadi kerja prioritas kami untuk memperjuangkan dengan giat ke
depan. Kami siap melakukan itu, bila perlu berkoordinasi dengan
Kemendagri," jelas Baihaqi.
Anggota Komisi 1 DPRD Rohul dari Dapil III, Zulfahmi, juga mengakui warga lima
desa juga dirugikan pada Pilkada 2015 lalu. Pasalnya, sekira 6.000 suara di
lima desa tidak ikut menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi tahun lalu.
"Saat ini mereka terombang-ambing dan terjadi gesekan. Namun warga sudah
cukup bersabar, sehingga tidak terjadi gesekan fisik," ungkap Zulfahmi.
"Mari kita bersama-sama mendorong masalah tapal batas di lima desa ini
segera diselesaikan oleh Kemendagri," tambahnya.
Zulfahmi mengatakan kalau warga lima desa ingin tetap jadi warga Rohul,
pemerintah pusat tidak bisa memaksakan warga menjadi warga Kampar.
Bukan itu saja, menurutnya, masalah anggaran Pemkab Rohul juga sudah dirugikan,
karena banyak aset Rohul di lima desa.
"Kita tak mau aset kita diambil orang lain," tegas Zulfahmi dan
mengajak seluruh pihak bersama-sama dalam perjuangkan masalah lima desa ini
agar warga tidak dikucilkan seperti saat ini.
Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Rohul dari Partai NasDem, Alpasirin,
mengatakan bila 95 persen warga lima desa punya KTP dari Rohul, pemerintah
pusat tak berkompeten memasukan lima desa ini ke wilayah administrasi Kampar.
"Ini bukan masalah hari ini saja. Ini masalah sudah terjadi bertahun-tahun
lalu. Ini masalah kedaulatan masyarakat lima desa. Gubernur (Riau) juga harus
melihat kondisi masyarakat lima desa sekarang," harap Alpasirin dan
meminta Pemkab Rohul juga ikut perjuangkan regulasi lima desa ke pemerintah
pusat.
Alpasirin mengatakan harus ada aksi dan upaya sistematis dari DPRD Rohul. Bila
perlu, anggota DPRD Rohul ikut demo bersama seluruh warga lima desa ke kantor
Gubernur Riau atau Kantor DPRD Riau. "Kalau diajak demo, kapan saja saya
siap," tegas Alpasirin. (BkNovita
Sari)
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.