Pembangunan Indonesia Kerja Nyata 71 Tahun, Gubernur: Dukung Nawacita
Gubri H Arsyadjuliandi Rachman hadir sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Remisi HUT RI ke 71 Tahun 2016 secara simbolis di Lapas Pekanbaru.
Pekanbaru, Beritaklik.Com - HUT Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2016 adalah
momentum negara ini untuk mewujudkan Nawacita, dukungan itu harus mengalir dari
seluruh rakyat untuk memerkuat perekonomian nasional.
Setelah 71 tahun merdeka, sudah menjadi bangsa macam apakah Indonesia saat ini?
Dimana posisinya diantara bangsa-bangsa lain? Bagaimana keadaan masyarakatnya?
Sudah lebih berkeadilan dan berkemakmurankah? Bagaimana pula watak dan karakter
manusia-manusia Indonesia pada saat ini? Sudah terpuji dan membanggakankah?
"Mari kita kerja nyata secara bersama-sama membangun dan merubah paradigma
nasional, dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat
Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Memperbaiki regulasi dan birokrasi
secara masif seiring dengan perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan
telekomunikasi," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Bagaimana dengan kondisi kemerdekaan di Riau? tentunya problema yang dihadapi
bangsa ini tak jauh beda dengan daerah lain. Guna mewujudkna cita-cita anak
bangsa, provinsi Riau setakat ini mulai membenahi pembangunan dari segala
aspek. Mulai dari pembangunan ahlak bagi tiap insan dan SDM bagi aparatur dan
masyarakatnya.
Semenjak Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dilantik
menjadi Gubernur Riau defenitif sisa masa jabatan 2014-2019 setelah proses
pengambilan sumpah dan penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo di Istana
Negara, Rabu (25/5/2016) pukul 15.30 WIB. Segala prioritas program pembangunan
mulai dari tingkat daerah hingga nasional menjadi tanggungjawab penuh Gubernur
Riau untuk menjalankannya.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tugas sebagai kepala daerah sangatlah berat.
Presiden meminta kepala daerah bekerja keras demi mewujudkan kesejahteraan
rakyat dan menjamin cukup pangan, air bersih, listrik serta akses pendidikan
dan kesehatan untuk masyarakat, berpedoman pada visi misi Presiden.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada awak media mengatakan, akan segera
melaksanakan amanat yang disampaikan presiden Jokowi. "Pemerintah daerah
harus bisa segera melanjutkan tugas berikutnya untuk memenuhi harapan
masyarakat," ungkap Bang Andi Rachman sapaan akrab Gubri.
"Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kita harus bersenergi
mendukung Nawacita dan melanjutkan program-program melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah RPJMD," ujar Andi Rachman.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun
2005 – 2025. FKP digelar bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Senin
(23/5/2016).
RPJPD dibuka dan dipimpin langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau
Arsyadjuliandi Rachman, turut hadir Plt. Sekretaris daerah provinsi (sekdaprov)
Riau Muhammad Yafiz, Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman beserta jajarnya,
sejumlah tokoh masyarakat Riau seperti, Mukhtar Ahmad, Tengku Lukman, Mardianto
Manan dan tokoh Riau lainnya.
Plt Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz mengungkapkan RPJPD bertujuan untuk
mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah, strategi dan analisis isu-isu
strategis jangka panjang di provinsi Riau. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009
tentang Provinsi Riau 2005-2015 masih tercantumkan visi Riau 2020 yang
menyebutkan "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan
Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020".
Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, kurun waktu RPJPD
disesuaikan dengan kurun waktu RPJPN, sehingga kurun waktu RPJPD sesuai dengan
RPJPN Tahun 2025.
"Kegiatan ini untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah dalam
mewujudkan visi dan misi Riau itu agar dapat tercapai sesuai dengan targetnya,
dan terwujudnya Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam
Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin," kata Plt
Sekda Riau Muhammad Yafiz.
Selain itu, pemprov Riau saat ini tengah mendukung proyek Palapa Ring Barat,
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menghadiri acara Sosialisasi Proyek Palapa
Ring Barat yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
RI bersama PT Palapa Ring Barat di Aula kantor walikota Batam, Kepulauan Riau
Sosialisasi Proyek Palapa Ring Barat dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi
dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara, turut hadir pada acara tersebut,
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Direkur Utama Palapa Ring Barat, Syarif
Lumintarjo, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah provinsi
Riau, Yogi Getri.
Proyek Palapa Ring merupakan upaya pemerintah pusat untuk membangun
ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai penunjang sistem
telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Proyek tersebut hasil Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam
sektor telekomunikasi dan juga proyek strategis nasional yang diatur dalam
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.
Di provinsi Riau Proyek Palapa Ring Barat melayani di dua kabupaten yaitu
Bengkalis dan Kepulauan Meranti, di Provinsi Kepulauan Riau terbagi di tiga
kabupaten yaitu, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas. Selain itu, sejumlah
kabupaten kota juga bisa menikmati layanan sinyal seluler kecepatan tinggi itu
di Tanjung Jabung Provinsi Jambi dan Singkawang, Kalimantan Barat.
Bukan itu saja, guna mendukung keselarasan pembangunan nasional di daerah,
Pemerintah Provinsi Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau tahun 2005-2025 di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Acara itu dibuka Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri Direktur
Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
Reydonnyzar Moenek, anggota DPR.RI Dapil Riau, Pimpinan beserta angota DPRD
provinsi Riau, anggota DPD.RI asal Riau, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah Riau,
Pelaksana tugas Setdaprov Riau, tokoh masyarakat, tokoh perguruan tinggi,
Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan pemprov Riau serta tamu undangan yang hadir
lainya.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan Perda nomor 9
tahun 2009 tentang RPJPD provinsi Riau tahun 2005-2025 meliputi pertama
penajaman visi dan misi daerah. Kedua, penyelarasan sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi misi daerah.
Ketiga, penajaman sasaran pokok membangunan. Keempat Klarifikasi dan penajaman
tahapan dan prioritas pembangunan daerah.
Kelima, membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani
RPJPD provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan daerah dan keterlibatan
masyarakat dalam penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan
daerah yang merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan
parsitifatif dalam mentukan arah dan sekala prioritas jangka panjang
pembangunan daerah selama kurun waktu dua puluh tahun.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan pemrov Riau telah melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Riau dan merekomendasikan hal-hal
sebagai berikut, pertama, perlu dilakukan revisi terhadap RPJPD Riau 2005-2025
sesuai dengan sistem matika RPJPD Riau 2005-2025 pada Peraturan Mendagri
(Permendagri) tahun 2010.
Kedua, perlu penyusunan strategi pembangunan yang lebih komperhensif untuk
mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan. Ketiga, perlu peningkatkan
pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat RPJPD Riau
2005-2025 pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.
Selanjutnya keempat, diperlukan tata kelola pemerintahan khususnya kapasitas aparatur
dalam menterjemahkan dan menjalankan amanat RPJPD Riau dalam setiap sektor atau
bidang pembangunan. Dan yang kelima perlunya arah pembangunan kemaritiman dan
energi diakomodir dalam rumusan arah kebijakan pembangunan.
"Kegiatan ini untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah dalam
mewujudkan visi dan misi Riau itu agar dapat tercapai sesuai dengan targetnya
dan terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu
dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia
Tenggara tahun 2020," ujar Gubri. (Adv)
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.