Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menuju Riau Sehat
Pekanbaru,Mahalnya
biaya pengobatan yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat,
sejak beberapa tahun lalu mulai menjauh. Masyarakat tak lagi harus terjebak
dalam ironi menahan rasa sakit dan menguras kantong jika ingin berobat.
Tentunya, kata-kata ini bakal pas jika diimbangi dengan pelayanan yang
memuaskan dari pihak medis. Untuk mewujudkan itu, Provinsi (Pemprov) Riau terus
memberikan pelayanan kesehatan terbaik pada masyarakat. Berbagai program
kesehatan dilaksanakan menuju Riau sehat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi
Rachman menegaskan perhatian Pemprov pada masyarakat miskin sangat besar.
Menurutnya, Pemprov telah menganggarkan dana untuk pelayanan kesehatan
masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"Pelayanan pada masyarakat harus
ditingkatkan. Masyarakat miskin juga harus diperhatikan dalam haknya mendapat
kesehatan," ujar Plt Gubri.
Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Riau telah
melakukan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program
itu bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dari kalangan ekonomi
lemah.
Jamkesda merupakan jaminan kesehatan berskala
daerah. Aspek pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan
pengorgangisasiannya ditetapkan Pemprov Riau.
Masyarakat pun mendapatkan jaminan berobat gratis
jika sudah mendapatkan kartu Jamkesda ini secara resmi dengan data yang valid.
Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk asuransi kesehatan, Jamsostek, dan
lain-lain.
Pelaksanaannya Jamkesda hanya berlaku secara
administrasi terdaftar sebagai warga Riau yang dibuktikan pada kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan membawa surat rujukan dari
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Pelayanan kesehatan masyarakat ini dilakukan
secara terstruktur dan berjenjang yang sesuaikan dengan penyakit yang diderita.
Seperti pelayanan kesehatan tingkat satu di rumah sakit daerah, dan pelayanan
kesehatan tingkat dua di RSUD Arifin Achmad dan rumah sakit yang telah
bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan Riau Dorong Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan Provinsi Riau, melakukan pertemuan
koordinasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat.yang diikuti jajaran dinas
kesehatan se-Riau dan juga pengelola Puskesmas se-Riau dalam rangka akreditasi
Puskesmas se Provinsi Riau.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Riau, Andra Syafril. Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting mengenai program
upaya kesehatan masyarakat di jajaran dinas kesehatan dan Puskesmas di Riau, di
antaranya mengenai kinerja pelayanan di Puskesmas.
"Saat ini masyarakat semakin mempunyai banyak
pilihan, mereka sekarang bebas memilih di mana mereka merasa nyaman untuk
berobat, maka mereka berobat ke sana. Selama ini, puskesmas dengan hanya ada
petugas sampai jam 12 siang, sementara klinik berobat menyediakan layanan
berobat 24 jam penuh. Lama-kelamaan puskesmas akan ditinggalkan masyarakat.
Jadi, perlu dilakukan akreditasi puskesmas," ujarnya.
Menurut Andra, yang menjadi tantangan bagi pelaku
kesehatan masyarakat di Riau, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Apalagi, saat ini sudah diberlakukan sistem pelayanan kesehatan
dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
"Banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari
keramahan petugas, hingga jam layananan. Kami harus iri dan belajar dari
keramahan petugas kesehatan di rumah sakit swasta. Akibatnya, masyarakat pun
rela antre berlama-lama di rumah sakit swasta itu. Nah, bagaimana dengan
puskesmas atau pun rumah sakit pemerintah," ungkapnya.
Plt Gubri Terima JKN Award
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, Selasa (1/9), memberikan penghargaan Jaminan Kesehatan
Nasional Award kepada pemerintah Provinsi Riau, karena dinilai sukses
mengintegrasikan pelayanan kesehatan ini kepada masyarakat.
Penghargaan ini diterima Plt Gubernur Riau
Arsyadjuliandi Rachman, dan diserahkanh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F
Moeloek di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan. Penyerahan JKN
bertepatan dengan ulang tahun BPJS ke-47 tahun 2015, dan sesuai amanat UU Nomor
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
Dikatakan, pada program JKN diselenggarakan
jaminan mutu serta manfaaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan untuk semua
lapisan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan atas peran serta
pemerintah provinsi Riau dalam menyukseskan program Badan Penyeleng-gara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan melakukan proses integrasi peserta
Jamkesda ke BPJS. Selain provinsi Riau, ada 11 provinsi lain yang mendapatkan
penghargaan ini.
Sementara kabupaten kota yang ada di Riau, yakni
Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Andra,
mengatakan Provinsi Riau mendapatkan penghargaan karena, dinilai telah
mengintegrasikan Jamkesda kepada masyarakat.
"Sejauh ini kita telah mengintegrasikan
Jamkesda ini hingga 70 persen kepada masyarakat. Walaupun baru 30 persen yang
telah meng-gunkan BPJS. Namun untuk tahun 2016 akan ter-serap sesuai dengan
integrasi yang telah kita lakukan," ujar Andra, Rabu (2/9).
Dijelaskan, saat ini sudah 10 kabupaten kota
se-Provini Riau telah menggunakan BPJS yang nantinya akan dijadikan Jaminan
kesehatan Nasional (JKN).
"Hanya tinggal dua daerah lagi yang belum,
yakni Kabupaten Rohil dan Bengkalis. Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun
2019 nanti tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak terjamin
kesehatannya," tutupnya.
Gulirkan Konsep Pelayanan Kesehatan Berbasis
Pariwisata
 Konsep tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis
Pariwisata di Pulau Rupat tepatnya Rupat Utara terus bergulir. Hari ini
konsep ini dikoordinasikan secara integral lintas program di Dinas Kesehatan
Provinsi Riau. Rapat ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Riau Jl.
Cut Nyak Dhien III Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Beberapa program terkait adalah, program Promosi
Kesehatan dengan penekanan kepada pembinaan PHBS diwilayah Pariwisata, UKBM
terkait pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, TOGA, UKS dan Desa Siaga.
Sementara itu Program Kesehatan Lingkungan
mengetengahkan konsep Lingkungan Bersih dan STOP BABS serta kegiatan Inspeksi
Sanitasi khususnya terkait lingkungan pariwisata dan sanitasi hotel, penginapan
maupun home stay.
Harapannya adalah, semua program yang ada secara
terpadu dapat memetakan permasalahn kesehatan yang ada diwilayah tersebut, dan
melakukan intervensi secara menyeluruh dan terintegrasi.
Hal ini bukan mustahil akan menjadikan Rupat Utara
sebagai ikon Riau yang berpotensi dalam Promosi Wisata yang berbasis kesehatan
atau sebaliknya, pelayanan kesehatan berbasis pariwisata, sehingga semua orang
ingin berkunjung ke Pulau Rupat
(Adv).Diambil dari berbagai sumber
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.