Implementasi Penerapan E-Government di Provinsi Riau

Redaksi

Senin, 19 Desember 2016 20:59:54 WIB

Cetak

Implementasi Penerapan E-Government di Provinsi Riau

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman

Pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government) sejak setahun lalu. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik.

"Tahun ini, seluruh SKPD se-Provinsi Riau sudah menerapkan E-Government," kataÂ Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam satu kesempatan di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Menurut dia, reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.

Untuk diketahui, E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.

Kemudian yang kedua menurut dia adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapatÂ berjalanÂ lebih efisien. KetersediaanÂ informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik.

Untuk diketahui pula, bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Itu kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Andi Rachman.

Dengan sistem pelayanan modern ini, demikian Andi rachman, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

"Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.

Menurut dia, peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

"Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.

E-Government menurut Andi Rachman juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya.

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan vidio conference.

Mengedukasi Masyarakat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Yogi Getri mengatakan, peran kominfo ke depan tidak saja memberi layanan dan menyebaran informasi kepada publik, tapi juga mengedukasi masyarakat dan generasi muda bagaimana mampu memanfaat teknologi informasi secara cerdas.

"Sehingga generasi muda kita mampu bersaing di pasar global. Disamping itu kata Yogi Dinas Kominfo juga fokus untuk meningkatkan ketersediaan jaringan informasi komunikasi sampai ke pedesaan. Dengan cara inilah kita dapat meningkatkan sumber daya manusia yang siap dan mampu bersaing dengan negara lain didunia," katanya.

Makanya, lanjut dia, perlu adanya upaya peningkatkan akses masyarakat menuju birokrasi modern yang berbasis E-Government melalui program Diskominfo Provinsi Riau dan kabupaten/kota.

Berdasarkan penelusuran, penerapan E-Government oleh Pemprov Riau telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi jejaringan internet. Semisal portal resmi pemda yakniÂ riau.go.idÂ yang menjaring seluruh informasi mulai dari tiap SKPD hingga pajak dan laporan kerusakan jalan dan infrastruktur.

Portal resmi ini juga memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, hingga berbagai program kemasyarakat dan LPSE, bahkan termasuk informasi titik panas dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang rutin terjadi di Riau.

E-Government juga membuat Pemprov Riau melalui Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam website yang dinamai;Â mediacenter.riau.go.id. Webside pemberitaan resmi ini bahkan telah menempati posisi sebagai penjaring informasi terbaik dan paling berkualitas di Indonesia

Pengertian e-Government

E-Govâ€™t secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TI untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-Govâ€™t adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. E-Govâ€™t bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat, melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasikan pemerintahan agar fokus pada layanan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk membuat e-Government roadmap, desain top-down dengan sebuah rencana implementasi rinci yang bottom-up.

Tujuan dari e-Govâ€™t adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih efektif. Pada umumnya, semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-Govâ€™t. Dengan demikian, e-Govâ€™t membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. Namun demikian, untuk meraihnya tidaklah mudah. Studi yang dilakukan Bank Dunia tentang pentingnya peningkatan layanan online yang dapat diakses oleh e-citizens dan e-businesses menunjukkan bahwa banyak negara yang mengawali program-program e-Govâ€™t sejak lima hingga sepuluh tahun yang lalu, menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan e-Govâ€™t tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara online telah dilakukan.

E-Govâ€™t hanya akan berhasil apabila ada permintaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat. Beberapa permintaan tersebut berawal dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat dan lebih baik. Di sini, e-Govâ€™t berperan menjadi enabler bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain, e-Govâ€™t memungkinkan banyak hal dapat tumbuh dan berkembang, termasuk sesuatu yang sebelumnya sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan e-Govâ€™t melalui penyediaan konten digital yang dapat diakses, menarik, dan relevan dengan kebutuhan mereka (Disadur dari berbagi sumber)