Dewan Bengkalis Bantah tak Harmonis dengan Eksekutif

BENGKALIS.Batalnya sejumlah agenda paripurna di DPRD Bengkalis dinilai sebagian kalangan bentuk tidak harmonisnya hubungan legislatif dengan eksekutif. Namun hal itu dibantah oleh Ketua DPRD Bengkalis.

Menurut Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, sejak tiga bulan terakhir mayoritas wakil rakyat lebih disibukkan dengan berbagai agenda hearimng atau dengar pendapat di tingkat komisi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi.  

“Tidak benar hubungan dewan dengan pihak eksekutif tidak harmonis. Buktinya sejumlah agenda hearing dengan SKPD maupun adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat tretap kita follow up ditingkat komisi, dengan memanggil SKPD bersangkutan,” tegas Jamal.Soal batalnya tiga paripurna Ranperda PBB-P2 serta LKPJ Bupati murni karena mayoritas anggota dewan berhalangan hadir. Salah satu faktornya adalah kesibukan pengurusan kelengkapan administrasi anggota dewan yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon legislatif tahun 2014 mendatang.

Seperti dirilis, tiga kali paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD batal dilaksanakan, karena tidak kuorumnya wakil rakyat. Termasuk juga rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada awal Mei lalu, juga batal digelar.

Menurut pengamat masalah pembangunan Bengkalis, Syafril Naldi mensinyalir batalnya sejumlah paripurna tersebut, dikarenakan ketidakharmonisan hubungan kedua lembaga tersebut. Indikatornya adalah miss komunikasi antara pihak eksekutif dengan legislatif, terkait sejumlah agenda menyangkut program pembangunan daerah yang sebenarnya sudah diagendakan.

“Dari situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini, ada indikasi hubungan antara DPRD Bengkalis dengan pihak eksekutif khususnya kepala daerah kurang harmonis. Contohnya, tiga kali rapat paripurna Ranperda PBB-P2 serta sekali rapat paripurna pembahasan LKPJ kepala daerah batal dilaksanakan, sepertinya ada unsur kesengajaan,”kata Syafril naldi, Minggu (26/5) memberikan alasan.

Disampaikan pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Antara Lembaga (Fokal) Bengkalis ini, akibat dari tidak bagusnya hubungan antara kedua lembaga ini adalah masyarakat serta kepentingan pembangunan daerah. Sejumlah kebijakan yangs eharusnya tertuang dalam program pembangunan menjadi tidak berjalan.

“Kita menilai saat ini fungsi legislasi serta pengawasan oleh DPRD Bengkalis tidak berjalan maksimal. Ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dengan legislatif harus diperbaiki, karena hal ini dapat memberikan preseden buruk bagi daerah serta berdampak negatif pada kedua institusi itu sendiri,” paparnya.(bku)