Tak Cukup Hanya Andalkan APBD Bengkalis, Bupati Instruksikan PD Jemput Bola

BENGKALIS-Bupati Kasmarni menyadari untuk membangun Kabupaten Bengkalis tak cukup dengan mengandalkan anggaran bersumber dari APBD saja.

Selama ini Kabupaten Bengkalis dimanjakan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) yang besar. Namun lambat laun DBH itu tidak lagi mampu menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sehingga perlu aksi jemput bola supaya anggaran pusat mengucur ke Negeri Junjungan.

Untuk itu, Bupati itu menginstruksikan agar seluruh Perangkat Daerah rajin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Penekanan Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI di Wisma Daerah Sri Mahkota, Rabu (14/7/2021).

Dihadapan Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, Bupati didampingi Wakil Bupati H Bagus Santoso berharap Kabupaten Bengkalis turut diperhatikan Pemerintah Pusat.

"Mengingat Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu wilayah terluar di Indonesia, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia. Selain itu Pulau Rupat juga sudah ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN)," ujar Kasmarni.

Terkait ditetapkannya Pulau Rupat sebagai PKSN, Kasmarni mengatakan ada beberapa program yang diusulkan, seperti peningkatan jalan lingkar Pulau Rupat, pembangunan sistem penyediaan air minun (SPAM) dan pembangunan dermaga baru Dumai dan Tanjung Kapal.

"Selain itu, kami juga mengusulkan program-program lainnya yang bertujuan untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis," ujarnya lagi.

Menanggapi usulan Bupati Kasmarni, Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Syahrul menyambut baik. Tidak tanggung-tanggung, legislator Dapil Riau II itu memboyong seluruh mitra kerja Komisi V.

Seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

Menurut politisi lulusan Mesir itu, Kabupaten Bengkalis sangat strategis karena berbatasan dengan Selat Malaka. Berdasarkan data yang dimilikinya, dari ribuan kapal yang melewati tiap tahunnya, hanya 30 persen saja yang masuk laut Indonesia, sedangkan sisanya masuk ke Malaysia.

"Padahal pembagian wilayah lautnya jauh lebih besar Indonesia. Tetapi kenapa kapal tersebut memilih singgah di Malaysia dan Singapura karena di kita tidak ada fasilitas yang memadai," ujarnya.

Seandainya fasilitas itu dikelola dengan baik, sambungnya, tentunya ini akan menjadi penghasilan baru bagi daerah dan pajak bagi negara.

Terkait ditetapkannya Pulau Rupat sebagai KSPN, disesalinya sampai saat ini belum ada pembangunan infrastruktur dasar yang bersumber dari APBN, seperti pembangunan jalan.

"Alhamdulillah sudah kita suarakan, beberapa kali pertemuan di kementerian terkait sudah saya sampaikan. Sebab kalau tidak ada proyek pekerjaan, lebih baik status KSPN dihilangkan saja," ungkapnya.

Masih berhubungan dengan jalan, Syahrul juga mengingatkan Bupati agar menetapkan jalan nasional sehingga mudah ketika mendapatkan bantuan pusat.

Masalah DBH migas yang semakin mengecil juga menjadi sorotan. Politisi itu mengatakan sedang menyuarakan regulasi DBH sawit. "Selama ini banyak kendaraan kelapa sawit yang melintasi jalan daerah. Namun, tidak ada pemasukan sama sekali. Mudah-mudahan usulan DBH sawit ini segera terealisasi," harapnya.

Kemudian, peluang dana pusat lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh daerah, yaitu program hibah jalan daerah.

"Ada pola baru dari pemerintah pusat yang selama ini dibuka di lima provinsi, namanya program hibah jalan daerah," beber Syahrul.

Kegiatan ini polanya didanai terlebih dahulu oleh daerah, setelah tuntas baru dibayar oleh pusat.

"Meskipun awalnya didanai oleh daerah terlebih dahulu, tapi kualitas pekerjaan harus standarisasi pusat. Salah satu daerah yang sukses menerapkannya adalah Nusa Tenggara Barat," bebernya lagi. ***