Sikapi Keluhan Penempatan Guru PPPK, Lintas Komisi DPRD Bengkalis RDP dengan Disdik dan BKPP

BENGKALIS-Lintas Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis terkait penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga guru yang sudah dinyatakan lulus.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sofyan dan didampingi Ketua Komisi IV Septian Nurgaha beserta anggota DPRD, Senin (13/3/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Septian Nurgaha memimpin rapat.

Pemasalahan yang menjadi bahan diskusi penting dalam RDP ini adalah terkait penempatan guru PPPK yang tidak sesuai dengan penempatan yang dipilih. Hal ini banyak dikeluhkan guru PPPK yang lulus tapi ditempatkan didaerah yang berbeda jauh dari tempat yang dipilih.

Wakil Ketua DPRD Sofyan menyampaikan, Dinas Pendidikan yang merupakan stakeholder terkait penempatan guru PPPK yang sudah lulus tetapi penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal ketika peserta mengisi syarat untuk mengikuti tes PPPK maka sebaiknya Dinas Pendidikan memberikan penjelasan terkait masalah penempatan ini.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan memberi masukan-masukan.

"Penempatan guru-guru PPPK saat ini menjadi polemik diluar sana yang tidak sesuai dengan harapan para pelamar seharusnya penempatan tersebut sesuai dengan tempat mereka tinggal,  guru merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mendidik generasi masa depan kita nantinya," ucap Sofyan.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Septian Nugraha juga mengatakan, guru merupakan ujung tombak  masa depan bagi anak-anak generasi yang akan datang maka sebaiknya pendataan penempatan yang lulus PPPK benar-benar diperhatikan agar sekolah yang nantinya tempat mereka mengajar bisa memilik guru yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian terkait SDM yang menjadi operator di Dinas Pendidikan juga sebaiknya lebih teliti lagi dalam pendataan sehingga data yang ada tidak kacau balau.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Sofyan memberi masukan-masukan kepada OPD.

Kemudian Ketua Komisi I Febriza Luwu meminta Dinas Pendidikan agar lebih aktif lagi dalam melakukan pendataan dan mengenai penempatan guru-guru PPPK ini yang mengetahui kebutuhan untuk penempatan adalah daerah bukan dari pusat, maka dari itu sebaiknya Dinas Pendidikan selaku Stakeholder harus mencari solusi terkait penempatan tenaga PPPK yang lulus ini.

Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Rianto (kiri) dan Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Rosmawati Sinambela menyampaikan keluhan para  guru PPPK.

Selanjutnya Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan berharap agar Dinas Pendidikan bisa lebih teliti lagi terkait penempatan guru-guru PPPK yang ada di Kabupaten Bengkalis agar formasi yang disediakan benar-benar formasi yang dibutuhkan. Kemudian harus ada ikhtiar dari Dinas Pendidikan untuk mencari solusi dan menjadi perhatian bagi kita agar tidak menjadi permasalahan dan apabila ini tidak di evaluasi maka dunia pendidikan akan kacau balau.

Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis. Mawardi (kanan) dan Wakil Ketua Komisi IV DRPD Bengkalis, Firman mempertanyakan beberapa hal terkait permasalahan penempatan guru PPPK.

Menanggapi permasalahan penempatan guru PPPK ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Muthu Saily mengatakan saat ini masih ditahap menginventarisir data terlebih dahulu untuk tahap pertama yang bermasalah terkait penempatan, kemudian rencana berikutnya akan berkoordinasi ke Kementerian apakah masalah penempatan ini bisa diserahkan ke daerah saja karena SK tenaga PPPK guru nantinya bupati yang akan menandatanginya.

Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Febriza Luwu (kiri) dan Anggota Komisi I DPRD Bengkalis Arianto memberi masukan  kepada OPD terkait.

Kemudian Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Jamaludin menambahkan, masalah penempatan guru PPPK ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bengkalis saja, tetapi merupakan masalah nasional. Untuk pemenuhan penempatannya harus melalui proses terlebih dahulu dan terkait data dapodik harus dibenahi terlebih dahulu dalam BKPP selalu mensupport Dinas Pendidikan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.***

Anggota Komisi I DPRD Bengkalis Al Azmi (kiri) dan anggota Komisi II DPRD Bengkalis Zamzami Harun menyampaikan pandang-pandangannya.