Otda seperti Nasi Bungkus
Beritaklik.com.Jakarta: Gubernur Riau, HM Rusli Zainal selaku Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, berpendapat, otonomi (daerah) sekarang ini seperti 'nasih bungkus', hal ini disampaikan pada forum APPSI di Jakarta baru-baru ini sebagaimana rilis yang diterima beritaklik dariKantor Penghubung Provinsi Riau di Jakarta.
"Bungkusnya dikirim ke daerah, nasinya tinggal di Jakarta," katanya
Dalam forum yang juga dihadiri Ketua Umum APSI, Syahrul Yasin Limpo (Gubernur
Sulsel) itu, Ketua Bidang Pemerintahan dan Politik, Ahmad Heryawan (Gubernur
Jabar), Ketua Bidang Kesra, serta Soekarwo (Gubernur Jatim), Rusli Zainal
memaparkan, fakta yang kurang mengembirakan ini, misalnya dapat dilihat dari
pembagian atau jatah APBN sebaimana ditransfer ke daerah.
"Dari sekitar Rp1.400 triliun APBN 2012, hanya sekitar Rp350 triliun yang
menjadi bagian daerah. Padahal yang diurus pusat sesuai Undang Undang (UU)
Pemerintah Daerah (Pemda) hanya lima hal saja," tandasnya.
Hal ini, menurutnya, membuktikan kalau kepentingan sektoral masih sangat
dominan. "Padahal, sudah semestinya daerah yang diperkuat, karena kalau
daerah-daerah maju, maka Indonesia ini akan maju," tegas Rusli.
Pada Forum ini APPSI mendorong dilakukan
revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan bertekad akan mengawal
proses revisi tersebut.
Hadir pula Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan
Saleh serta beberapa anggota eksekutif lainnya.
Sementara Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Jatim, Sukarwo menilai,
fungsi serta kewenangan gubernur belum maksimal.
"Misalnya, baru-baru ini terjadi pembakaran rumah dinas gubernur dan
bupati di salah satu provinsi di Indonesia, seharusnya hal ini tidak perlu
terjadi, kalau gubernur punya kewenangan yang besar dalam menyelesaikan setiap
masalah di daerah," tandas Anwar Adnan.
Ia dan Soekarwo tidak setuju, seolah segala sesuatu harus minta dulu
persetujuan pusat.
"Jangan apa-apa harus minta restu pusat dulu,? tegas Anwar Adnan lagi.
APPSI juga bertekad mendesak Mendagri mensinkronkan berbagai aturan yang ada,
khususnya terkait dengan pelaksanaan Otda.
Sebab, menurut APPSI banyak sekali ditemukan aturan perundang-undangan
sektoral yang justru bertabrakan dengan UU Otda.
"Misalnya aturan di bidang kehutanan, pertambangan dan lainnya,"
ungkap Rusli Zainal.
“Keberadaan APPSI harus bermanfaat bagi
bangsa Indonesia ini," tandas Syahrul Yasin Limpo.
Tinjau Banjir di Bantan Sari, Bupati Kasmarni Serahkan Bantuan pada Masyarakat Terdampak Banjir
BANTAN-Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau lokasi banjir di Dusun Bengkuang Baru, Desa Bantan Sari.
Buka Pelatihan Bumdes, Camat Bantan Sampaikan Harapan Besar Soal Ekonomi Masyarakat
BENGKALIS-Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kecamatan Bantan kembali melaksanakan Pelatihan bagi Pe.
Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah Ungkap Pembangunan DIC Tetap Dilanjutkan Sesuai Arahan Bupati Kasmarni
BENGKALIS - Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata.
Bentuk Empati, Pemkab Bengkalis Bantu Korban Kebakaran
BENGKALIS-Rasa haru menyelimuti para keluarga korban kebakaran rumah yang terjad.
Pemdes Mentayan Gelar Pelatihan Keterampilan Berwirausaha Pemuda Desa
MENTAYAN-Pemerintah Desa Mentayan gelar pelatihan keterampilan berwir.
Ormas Pasukan Kehormatan Negeri Taja Festival Teater Kontemporer Sejarah Melayu Bengkalis
BENGKALIS-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pasukan Kehormatan Negeri menggelar Festival Teater K.