Selama Pemeriksaan BPK, Kepala SKPD Diminta Standby

Sekretaris Daerah H Burhanuddin didampingi Inspektur H Mukhlis dan Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau Zawil Fitra, saat memimpin entry meeting, Senin (6/4).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Sekretaris Daerah H Burhanuddin menegaskan, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus peduli dan berpartisipasi aktif membantu kelancaran Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau.

Penegasan ini disampaikan karena kurang lebih sebulan ke depan BPK RI Perwakilan Riau akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan menindaklanjuti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2014.

"Selama pemeriksaan berlangsung, seluruh Kepala SKPD harus standby di Bengkalis. Siap siaga memberikan data, dokumen dan informasi yang diperlukan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kalau memang harus meninggalkan Bengkalis, harus terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan (Bupati)", tegas Burhanuddin didampingi Inspektur Bengkalis H Mukhlis.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bagaian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, hal itu disampaikan Burhanuddin ketika melakukan entry meeting dengan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau. Selain Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau yang diketua Zawil Fitra tersebut, pada entry meeting yang dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (6/4), seluruh Kepala SKPD, Camat, Kepala Bagian di Pemkab Bengkalis hadir. Masih kata Sekretaris Daerah, sambung Johan, jika memang ada keperluan dinas yang tidak bisa diwakilikan, seluruh Kepala SKPD mesti menunjuk seorang staf sebagai perwakilan.

"Agar pemeriksaan tetap berjalan, staf yang ditugaskan harus benar-benar yang mengetahui dan menguasai permasalahan. Dapat mengorganisir data, dokumen atau informasi yang diperlukan tim pemeriksa," pesan Burhanuddin. Sebelum itu, harapan senada, imbuh Johan, juga diutarakan Zawil Fitra.

"Agar tugas yang diamanahkan pada mereka dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, dukungan data, dokumen, dan informasi dari seluruh SKPD memang sangat diharapkan", harap Zawil Fitra, seraya mengatakan opini hasil pemeriksaan ini akan diketahui sekitar akhir Mei mendatang.

Johan menambahkan, LKPD Kabupaten Bengkalis 2014, telah diserahkan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh pada Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widiyatmantoro di Pekanbaru, Senin (30/3). Karena sesuai ketentuan, sambung Johan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKPD tersebut harus diserahkan Pemerintah Daerah kepada BPK RI. "Alhamdulillah, tenggat waktu itu terpenuhi", ujar Johan.

Sebelum itu, Bupati menjelaskan, jika untuk LKPD tahun 2013 Kabupaten Bengkalis memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), untuk LKPD 2014 ini tentu harapkan menjadi Unqualified Opinion. "Dari opini WTP DPP menjadi WTP tanpa DPP. Harapan kita tentu demikian. Semakin baik," jelas Herliyan usai menyerahkan LKPD 2014, akhir Maret lalu. (Bku)