Multiyears Bengkalis Capai Rp.2,5 Triliun

BENGKALIS–Mengingat anggaran untuk kegiatan enam paket proyek multiyears cukup menguras APBD Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan melakukan upaya sharing budget. Baik itu melalui dana provinsi maupun dana APBN.  

“Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan multiyears mencapai Rp2,5 triliun. Jika 100 persen dibebankan melalui APBD Bengkalis tanpa ada sharing budgetdengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, jelas akan membebankan keuangan daerah dan program lainnya bisa terganggu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Muhammad Tarmizi,  Senin (4/2).

Dipaparkan politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, secara matematis jika anggaran Rp2,5 triliun itu dilakukan dalam kurun waktu empat tahun anggaran, maka setiap tahunnya anggaran APBD yang tersedot mencapai Rp600 miliar lebih untuk membiayai kegiatan yang berada di Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) yang segera berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Mengingat besarnya anggaran yang harus dibebankan kepada APBD Bengkalis setiap tahunnya,  Tarmizi menyarankan kepada Pemkab melakukan lobi-lobi baik dengan pihak Pemprov Riau maupun Pemerintah Pusat agar enam paket kegiatan ini bisa dibiayani melalui sharing budget.

“Walau sekarang sudah memasuki tahun kedua, rasanya belumlah terlambat. Asal ada kemauan dari kita semua, mengingat proyek multiyears untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Tarmizi.

Dengan volume pembiayaan yang cukup besar, APBD Bengkalis dalam kurun waktu empat tahun akan terbebani. Memang di tahun pertama belum begitu dirasakan, tetapi pada tahun 2013 hingga 2015 mendatang akan menyedot APBD sehingga bisa berdampak terhadap kegiatan urgen di SKPD lainnya.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Misliadi, menilai ada celah program proyek multiyears ini dibangun melalui sistem sharing budget  dengan provinsi dan pusat mengingat ada kepentingan bersama di sini. Dicontohkannya jalan lingkar Duri Barat dan Duri Timur di Kecamatan Mandau dan Pinggir, nantinya akan berfungsi sebagai jalur lintas kendaraan dari beberapa kabupaten dan kota di Riau serta jalur menuju provinsi Sumatera Utara.

“Pembangunan jalan lingkar Duri bukan hanya kepentingan masyarakat Bengkalis semata di sini, tapi jalan itu nantinya juga berfungsi menjadi jalur utama dari atau menuju ke Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kota Dumai, Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu serta Pekanbaru. Melihat kepentingan tersebut, ada kewajiban bersama-sama untuk membangun jalan tersebut. Bagaimana sistem sharing budget  nanti tentu perlu dilakukan pembicaraan bersama,” ujar Misliadi.

Untuk itu politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap Pemkab melakukan upaya pembicaraan dengan Pemprov Riau maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan sharing budget. “Enam jalan lingkar dan jalan poros yang akan dibangun memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi mengingat dana yang dibutuhkan cukup besar, perlu adanya upaya sharing budget baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jangan hanya dibebani 100 persen melalui APBD Bengkalis karena bisa mengganggu program  skala prioritas lain,” tutup Misliadi.(bku).