Rupat dan Bengkalis Diusulkan Masuk Daerah Perbatasan

BENGKALIS.Berdasarkan keputusan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, ada tiga daerah di Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori daerah perbatasan. Namun Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis hanya mengusulkan dua kecamatan saja.

Sebelumnya BNPP mengeluarkan keputusan ada tiga kecamatan yang masuk kawasan perbatasan, yaitu Rupat Utara, Bantan dan Bukit Batu. Mengingat masih ada dua kecamatan lagi yang juga bisa dikategorikan masuk daerah perbatasan, BPP Bengkalis mengusulkan Kecamatan Rupat dan Bengkalis untuk turut dimasukan BNPP dalam daerah perbatasan yang layak mendapat prioritas.

“Kita mengusulkan Rupat dan Bengkalis ke BNPP untuk masuk dalam daerah perbatasan, bersama tiga kecamatan lainnya. Kedua kecamatan tersebut layak dikategorikan lokasi prioritas (lokpri) berdasarkan letak geografis serta kondisi masyarakat mereka yang umumnya adalah masyarakat pesisir yang tinggal langsung di tepi Selat Melaka,” ungkap Plt Kepala BPP Bengkalis, Elfian Ramli,  Senin (18/2).

Alasan mengusulkan dua kecamatan tersebut, setelah pihaknya melakukan pendataan serta pemetaan kawasan dan kondisi psikologis masyarakat yang bermukim disana. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama Rupat dan Bengkalis masukan dalam daerah perbatasan.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah dari sektor pertahanan dan keamanan. Kedua kecamatan tersebut berada langsung di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang dipisahkan Selat Melaka. Seperti di kecamatan Bengkalis, desa Meskom yang berada di kawasan Tanjung Jati langsung berbatasan dengan perairan Selat Melaka.

“Untuk Kecamatan Rupat kita mengetahui mayoritas desa-desa yang berada di wilayah pesisir juga berbatasan dengan Selat Melaka. Selain alasan pertahanan dan keamanan secara nasional, faktor infrastruktur maupun perekonomian masyarakat juga menjadi dasar pengusulan keduanya ke BNPP un tuk ditindaklanjuti,” ujar Elfian.

Untuk program peningkatan infrastrutkur daerah perbatasan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan, BPP Bengkalis akan bekerjasama dengan SKPD tekhnis di pemkab Bengkalis. Disamping itu, BPP juga akan mengajukan proposal usulan kegiatan maupun bantuan dengan anggaran pemerintah pusat melalui APBN untuk memajukan daerah perbatasan tersebut.