Jalan Mulus Dukung Penguatan Perekonomian

Pembangunan jembatan dan jalan tidak hanya mempersingkat rentang kendali waktu tempuh orang dan barang, namun dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi muara kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun, infrastruktur menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam memberikan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh akses transportasi sekaligus membuka isolasi daerah.

Di tahun 2015 ini, sepanjang 1.166 kilometer (km) jalan provinsi di Bumi Lancang Kuning mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jumlah itu sekitar 38 persen dari total 3.033 km jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan jalan dengan kondisi baik hanya sekitar 30 persen atau sepanjang 931 km dan kondisi sedang sepanjang 936 km.

Riau berkaca dari kondisi jalan nasional. Karena dari 1.134 km panjang jalan nasional di Riau, hanya 87 km yang mengalami rusak. Atau hanya 7,6 persen dari total keseluruhan. Sepanjang 834 km dalam kondisi baik atau 73 persen dan 212 km kondisi sedang.

"Tentu harus bersama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini diperbaiki keseluruhan. Karena jalan provinsi lebih banyak rusak dibanding jalan nasional," ujar Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman.

Lebih jauh lagi, dalam sebuah kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman sempat melontarkan pentingnya akses jalan untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Usaha yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sangat bergantung kepada akses jalan yang memadai.

Ditegaskan pula oleh Plt Gubri, di era persaingan ekonomi yang semakin terbuka di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Riau memiliki kebijakan untuk menciptakan kelancaran bagi masyarakat. Selain terus fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Syafril Tamun mengatakan, jalan milik provinsi ada 75 ruas. Kerusakan yang ditemukan ini hampir merata di seluruh ruas jalan tersebut. Yang dimaksud jalan provinsi, kata Syafril, adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten/kota di Riau.

"Hampir menyeluruh mengalami kerusakan dan memang memerlukan perawatan," ujarnya. Untuk jalan nasional, pihak Bina Marga mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama kementerian yang membidangi itu. Di mana, terdata 47 ruas jalan nasional yang termasuk di wilayah Riau dalam keadaan rusak.

"Memang upaya pembenahan jalan di Provinsi Riau dilakukan berangsur-angsur. Baik dengan tambal sulam hingga rigit pavement terus dilakukan," tambahnya.

Lebih lanjut pejabat hasil assesment yang sudah lama menjadi pegawai di instansi yang dipimpinnya sekarang ini mengemukakan, di tahun 2015 ini memang anggaran perbaikan jalan sangat minim. Sebelumnya, Kadis Bina Marga yang lama, Syafril Buchari mengeluhkan minimnya anggaran perawatan jalan yang ada di Riau.

Karena untuk tahun ini, Dinas Bina Marga hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk biaya perawatan seluruh jalan di Riau. Sementara seharusnya jauh lebih besar dari angka tersebut. Seharusnya, lanjut Syafril Tamun, jumlah biaya perawatan jalan ini harus seimbang dengan jumlah biaya pembangunan jalannya. Karena perawatan jalan ini seharusnya tersedia selalu dengan angka yang besar demi perawatan rutin. "Sebelumnya mencapai Rp200-an miliar. Sekarang kalau tidak salah hanya Rp40-an miliar," sambungnya.

Disinggung penyebab terjadinya pengurangan jumlah anggaran perawatan, Syafril Tamun tidak mau bercerita banyak. Namun pembahasan APBD murni 2015 tentunya dilakukan pada 2014 lalu.

Memang, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau tetap memprogramkan untuk meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan di Riau untuk tahun 2015, walaupun tidak sepenuhnya terwujud. Jalan Provinsi sepanjang 1.166 kilometer atau 38 persen, jalan yang rusak tidak bisa diperbaiki karena minimnya anggaran. "Jalan kita yang rusak tidak bisa diperbaiki karena minimnya anggaran," katanya mengulang.

Dijelaskannya, minimnya anggaran perbaikan jalan provinsi bisa dilihat dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Dinas Bina Marga Provinsi Riau, yakni UPT di Kota Dumai, Bangkinang dan Kuantan Singingi (Kuansing). "UPT di Dumai anggaran kita nol persen. Di Bangkinang dan Kuansing itu ada anggarannya, tapi tidak seberapa. Jauh kurang dari anggaran semestinya," tambahnya.(Adv)