Penerapan E-Government sebagai Media Transparansi
Sebab, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (good governance) kepada masyarakat,
sehingga dapat dihasilkan birokrasi yang kuat, handal dan profesional, efisien,
produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas
berupa infrastruktur dan prosedur sehingga dapat memberikan informasi kepada
publik baik untuk perorangan maupun kelompok.
Selain memberikan informasi tentang kinerja mereka, pemerintah juga perlu
mencari informasi dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam merumuskan
kebijakan dan meningkatkan pelayanan. Melalui konsultasi, pemerintah dapat
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warganya.
Namun, pendirikan saluran untuk komunikasi dan partisipasi, pemerintah juga
dapat membuka diri untuk dikritik. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan
dalam proses pemerintahan harus realistis dan sabar dalam bergerak ke arah
kemitraan yang bisa diterapkan.
Munculnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah memberikan kesempatan
yang luas kepada publik untuk mengontrol pemerintah dan telah membuat manajemen
informasi yang lebih baik.
Sistem komputerisasi telah membantu pemerintah mengelola informasi namun jika
tanpa keselarasan sistem komputerisasi ini juga dapat menciptakan peluang untuk
korupsi dan penipuan, karena catatan elektronik lebih rentan terhadap gangguan
dari catatan kertas.
Untuk menuju good governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan
pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung
pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat, dan
akurat.
Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi
mempunyai peranan penting dan strategis khususnya E-Government.
Dalam OEDC e-book disebutkan bahwa good governance mempunyai delapan
karakteristik utama dalam memimpin pemerintahan yaitu : Participation,
Transparency, Effectiveness and efficiency, Responsiveness, Accountability,
Equity and inclusiveness, Rule of Law.
"Salah satu cara mengimplementasikan karakteristik good governance
tersebut adalah dengan menerapkan E-Government. E-Government dapat dijadikan
cara baru pengambilan keputusan, cara baru dalam akses pendidikan, cara baru
dalam pengambilan kebijakan dan investasi, sarana baru dalam menerima keluhan
masyarakat, cara baru dalam akuntabilitas ke publik, dan cara baru dalam
mengelola pengiriman dan pelayanan semua informasi pemerintah ke publik,"
ungkap Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, saat mengunjungi Rakor Pemantapan
E-Government.
Provinsi Riau di Dinas Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, penerapan E-Government ini sebagai salah satu bentuk Pemerintah
Indonesia menuju pemerintahan terbuka. Pemerintah Indonesia dengan sistem
"pemerintah terbuka" akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu
negara yang kuat dan bersih serta akuntabilitasnya terpercaya dimata publik
Indonesia maupun dunia.
"Penerapan E-government pasti akan banyak berdampak positif baik kepada
masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Diantaranya, transparansi informasi
dari pemerintah kepada publik akan sangat jelas. Masyarakat akan dengan sangat
mudah mengikuti, memantau dan mengontrol perkembangan jalannya pemerintahan
yang dikelola oleh orang-orang yang dipilihnya pada saat pemilihan umum,"
ucapnya.
Untuk itulah penerapan E-Government perlu digalakkan sehingga penyebaran
informasi yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah kepada publik dapat
diakses dengan transparan.(Adv)
Pembukaan MTQ ke X Tingkat Desa Teluk Papal Berlangsung Meriah
TELUK PAPAL- Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke X tingkat D.
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.