Ironis, Perusahaan Perkebunan Negara Tanpa Izin Produksi

Kepala Dinas Perkebunan Rohil Syahril, S.So.
ROHIL, Beritaklik.Com - PTPN (Persero) III Sei Meranti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil dituding tidak memiliki izin usaha perkebunan atau izin produksi pengelolaan minyak kelapa sawit. Meski sudah diingatkan, namun perusahaan milik pemerintah tersebut tetap tidak mengindahkannya.

Kepala Dinas Perkebunan Rohil, Syahril, S.Sos, ketika dikonfirmasi, Sabtu(13/2/2016), membenarkan tudingan tersebut. Menurutnya, tim dinas perkebunan sebelumnya telah melakukan pengecekan serta memanggil pihak PTPN III Sei Meranti, mempertanyakan soal perizinan tersebut.

"Mereka sudah pernah kita panggil, bahkan disurati terkait tidak adanya kepemilikan izin lokasi, izin kebun PKS dan izin produksi. Saya pikir mereka tidak menanggapi persoalan ini dengan bijak,"katanya.

Dikatakan, seharusnya perusahaan perkebunan milik pemerintah itu harus memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014, tentang perkebunan sudah jelas diatur terutama dalam pasal 48.

Disitu disebutkan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota, dan bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

Sedangkan dalam hal lahan Usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. Kemudian lanjutnya, perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin dan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada menteri.

"Sudah jelas aturanya, mereka memiliki sertifikat dan izin lainya dari daerah Sumatera Utara, sedangkan menurut aturanya bahwa dimana tempat perusahaan beroperasi harus ada izin dari peemrintah daerah setempat,"tegas Syahril.

Sekedar diketahui, jelas Syahril, PTPN III Sei Meranti, sama sekali tidak memiliki semua izin tersebut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sebab jika terjadi sesuatu diareal perkebunan mereka, tentunya akan membawa nama pemerintah daerah.

Syahril menambahkan, sejumlah perusahaan perkebunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Rohil sudah menunjukan itikad baik dengan mengajukan pengurusan izin, seperti PTPN V dan perusahaan PKS lainya. Dan hanya tinggal PTPN III Sei Meranti yang Ilegal di Rohil.

"Hasil kebun mereka dari Rohil, masa pajak penghasilan pendapatanya dibayar ke Sumut. Inikan namanya merugikan daerah. Persoalan ini sudah saya laporkan ke bupati, dan kita masih menunggu apakah PTPN III punya itikad baik,"ungkapnya.

Masih katanya, bagi perusahaan yang tidak memiliki izin baik perkebunan, produksi dan lahan dari pemerintah daerah, bakal diberikan sanksi pencabutan terhadap izin-izin lainya sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang.(Bku)