Riau membangun Desa dengan Kemandirian
Pekanbaru.Strategi
pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat
yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village
governance atau kepemerintahan desa yang baik.
Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri
bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam
paradigma "desa membangun dan desa mandiri". Namun, bagaimana
melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa berbasis
partisipasi serta menjalankan program yang mendukung peningkatan perekonomian
masyarakat pedesaan?
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius
untuk membangun desa dengan paradigma positif tersebut. Salah satunya, berupaya
meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau.
langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan
dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Acara itu dilaksnaakan di
Pekanbaru dengan dihadiri 1.850 peserta.
Rakor ketika itu mengambil tema; "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Andal Terpercaya Menuju Desa Mandiri"
Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, rakor tersebut
sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di
Riau.Terlebih, saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar untuk program-program
pedesaan, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta
rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai.
Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan kata dia saat ini ada lebih dari Rp425
milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu
mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/kota dengan
nilai bervariasi.
"Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa,
dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola
keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan,"
kata Andi Rachman.
Bangun Kemandirian
Plt Gubernur Riau Andi Rachman juga mengajak semua pihak untuk membangun
kemandirian desa lewat berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan segala
sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Menurut dia, dengan alokasi dana yang begitu besar, harus ada dukungan penuh
masyarakat di tiap desa tersebut, sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran
dan mampu untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, mulai pertanian,
perikanan dan lainnya.
Saat ini, demikian Andi Rachman, memang telah ada beberapa daerah yang memiliki
program baik dan potensial untuk membuat desa mandiri dan berkualitas. Salah
satunya menurut dia adalah Kabupaten Kampar dengan program unggulannya.
Untuk diketahui, saat ini Pemda Kampar telah melaksanakan program unggulan yang
dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE) yang bertujuan untuk
memberantas kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di daerah itu.
RTMPE merupakan program yang dijalankan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana
mengelolah lahan sempit yang hanya seluas 1.000 meter persegi namun hasilnya
melebihi hasil dari 3 hektare kebun sawit.
Bupati Kampar Jefry Noer menargetkan, tahun depan (2016) setiap desa di daerah
itu sudah menjalankan RTMPE hingga kemudian membuat wilayah itu menjadi
mandiri, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi listrik dan gas.
Hal itu karena menurut dia, dalam Program RTMPE yang dikelola dalam lahan
seluas 1.000 meter persegi, masyarakat dapat memelihara enam ekor sapi yang
akan menghasilkan biogas untuk dijadikan energi listrik dan untuk gas pengganti
elpiji. Kemudian juga menghasilkan biourine yang dapat dijual.
Kemudian juga dapat memelihara ikan dalam kolam terpal, memelihara ayam alpu
dengan hasil telur yang bisa ditetaskan, serta menanam berbagai sayuran yang
menjadi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah.
Yang menggiurkan, tiap rumah tangga yang menjalankan program tersebut akan
mendapatkan hasil yang begitu besar, yakni mencapai Rp15 juta hingga Rp25 juta
setiap bulannya. "Uang sebanyak itu lebih besar dibandingkan dengan gaji
bupati," kata Jefry Noer.
Program Percontohan
RTMPE saat ini juga telah menjadi program percontohan bagi banyak daerah
lainnya di Riau bahkan di luar provinsi. Kabupaten Meranti misalnya, telah
mengirim sejumlah kelompok masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan menjalankannya
di daerah pesisir.
Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan siap
untuk mencuri ilmu dari Kampar untuk kemudian mengembangkannya di daerah itu.
Sementara Pemko Dumai juga telah mengunjungi lahan percontohan RTMPE untuk
dijalankan ke kalangan petani.
Lebih hebat lagi, program ini juga menjadi daya tarik bagi banyak elit politik
dan pejabat di Pemerintah Pusat. Terakhir adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI Irman Gusman yang memboyong dua senator asal Riau yakni Maimanah Umar
dan Gafar Usman untuk melihat program kebanggaan Jefry Noer itu.
Karena RTMPE, bahkan dikabarkan akan ada alokasi dana tambahan yang bersumber
dari APBN untuk pengembangan desa-desa di Provinsi Riau. "Saya
berjanji," kata Irman Gusman saat mengunjungi Kampar beberapa waktu lalu.
Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kekaguman atas berbagai
program pertanian yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau sebagai
upaya swasembada yang sejalan dengan Program Kedaulatan Pangan gagasan Presiden
Joko Widodo.
'Seluruh daerah harus memiliki program pertanian yang tentunya akan mendukung
pemerintah untuk swasembada pangan,' kata Mentan Amran Sulaiman.
RTMPE di Kabupaten Kampar adalah satu program terbaik di Riau, selain juga ada
sejumlah program lainnya di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat di pedesaan.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Hutan Desa
Dalam banyak kasus, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial
ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di
dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan.
Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap
sumber daya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia, masyarakat terlebih dahulu harus dientaskan dari kemiskinan agar
memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi.
Hal ini merupakan lingkaran setan (vicious circle) yang harus dipecahkan dan
diuraikan simpulnya. Mengurai simpul kemiskinan bukanlah merupakan hal yang
mudah karena beragamnya karakter sosial budaya dan sumber daya di setiap
daerah.
Namun demikian, secara garis besar untuk mengurai simpul dari lingkaran setan
ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pertama, mengentaskan
kemiskinan (poverty) dan kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
“Peduli Pendidikan dengan bantuan Sejuta Buku ini merupakan salah satu dari
program CSR pada masalah pendidikan. Ini sudah menjadi komitmen kami,†tegas
Yan Patra Wijaya salah seorang direksi Sinar Mas group, usai menyerahkan
bantuan sejuta buku yang dicanangkan oleh PT Indah Kiat dan PT Arara Abadi di
halaman SD Yayasan Pendidikan Perdana Indah (YPPI) Perawang, Kecamatan
Tualang,Kabupaten Siak, Rabu (28/1).
Dia menegaskan bahwa bantuan ini diberikan sudah menjadi komitmen perusahaan
untuk terus peduli pada masalah pendidikan bagi masyarakat yang tinggal
disekitar wilayah konsesi PT Sinar Mas Group.
Dari laporan yang ada, kata dia, bantuan sejuta buku tersebut senilai lebih
dari Rp. 1,2 miliar dan akan diberikan kepada 100.000 pelajar di 8
kabupaten/kota di Riau yang menjadi lokasi operasi Sinar Mas Group. Setiap
pelajar akan mendapatkan 10 buah buku.
Ternyata program yang digulirkan oleh PT Sinar Mas Group ini mendapat pujian
Gubernur Riau, Rusli Zainal. Ia memuji sikap peduli Indah Kiat pada kemajuan
pendidikan di Riau. “Peran pihak swasta seperti inilah yang sangat diharapkan
agar terjalin harmonisasi kehidupan antara masyarakat dengan pelaku usaha di
Riau,†ujar Rusli Zainal.
Menurut gubernur,sikap peduli dunia usaha seperti yang dilakukan Indah Kiat,
menjadi sinergi penting bagi Pemprov Riau untuk mewujudkan program K2i yang
salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi masalah kebodohan dengan
meningkatkan kualitas pendidikan di Riau.
“Apa yang dilakukan Indah Kiat hari ini, berupa pembagian sejuta buku merupakan
langkah yang sangat tepat dan saya berharap perusahaan dan dunia usaha lainnya
di Riau meniru langkah tersebut,†kata gubernur.
Hal senada juga dilontarkan Wakil Bupati Siak, OK Fauzi. Ia juga memberikan
apresiasi yang tidak terhingga kepada perusahaan bubur kertas ini. “Keberadaan
Indah Kiat tak sekedar memberikan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi
masyarakat Siak, tetapi lebih jauh juga memberikan dampak positif pada masalah
pendidikan dan lainnya,†kata dia.
Menurut dia, Indah Kiat adalah bagian penting bagi masyarakat Siak. Aset
berharga yang sudah selayaknya dipelihara semua pihak. “Sumbangsih dan manfaaat
yang diberikan perusahaan ini sudah sangat banyak dan nyata,†ujar dia.
Dua tipe kemiskinan
Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan dalam berbagai hal: pangan, papan, akses
kesehatan, pendidikan, informasi, pekerjaan, dan kebebasan (eksistensi diri).
Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah, yang dapat berubah dari
waktu ke waktu dan dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Namun yang sudah
pasti adalah kemiskinan adalah sebuah situasi dimana orang menginginkan untuk
terbebaskan darinya (poverty is a situation people want to escape).
Singkatnya pengentasan kemiskinan adalah aksi untuk mengubah keadaan sehingga
lebih banyak orang dapat makan, memiliki rumah layak, punya akses ke pendidikan
dan kesehatan.
Walaupun cukup sulit untuk memperoleh angka kemiskinan secara pasti, namun
setidaknya mengacu pada data statistik tercatat bahwa dari seluruh penduduk
Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, sekitar 48,8 juta jiwa atau 12%
tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut
10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin (Dephut,
2006). Aksi pengentasan kemiskinan harus dapat menjangkau dan mengatasi dua
tipe kemiskinan yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan natural.
Maksud dari kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh
struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan
kemajuan, sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh
pemiskinan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat.
Meskipun secara umum kapasitas sumber daya manusia masyarakat di dalam dan
sekitar hutan (dipandang) relatif rendah, akan tetapi bisa saja mereka memiliki
pengetahuan tradisional yang amat spesifik dari aspek teknologi budidaya
hutan/lahan dan aspek sosial budaya setempat.
Masyarakat di dalam dan sekitar hutan mungkin masih memiliki potensi budaya
yang masih dapat dibangkitkan dalam rangka penguatan modal sosial (capital
sosial), diantaranya adanya saling kepercayaan, pranata sosial yang masih
diakui, kemauan untuk belajar, dan tingkat kebersamaan yang tinggi.
Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kapital sosial ini dapat
dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan
kelembagaan lokal dan pendampingan.
Proses yang memerlukan waktu dan biaya ini akan dapat memberikan wawasan dan
cara berpikir masyarakat sehingga dapat membuka akses terhadap informasi dan
membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan.
Selain itu, mengingat beragamnya tipe dan spektrum kemiskinan, aksi pengentasan
kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak dapat dilakukan hanya
dengan memberikan subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi
harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah program pemberdayaan
masyarakat secara partisipatif, komprehensif, dan terencana secara baik yang
mendorong proses memberdayakan, memberikan peluang dan memberikan perlindungan.
Bukan hal yang baru
Sesungguhnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan bukan merupakan
suatu hal yang baru. Departemen Kehutanan dan berbagai lembaga serta elemen
masyarakat lainnya telah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini tidak
semuanya menuai sukses, namun juga tidak sedikit manfaat yang telah dapat
dirasakan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Disadari bahwa kelemahan kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini adalah
sangat kurangnya koordinasi antar instansi dan pelaku pemberdayaan masyarakat
sehingga tidak ada sinergitas, kurang terarah, dan bahkan sering terjadi
tumpang tindih kegiatan.
Oleh karena itu, agar kegiatan pemberdayaan dapat lebih terarah diperlukan
suatu rencana makro yang dapat dipakai sebagai acuan umum bagi seluruh kegiatan
pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Rencana Makro ini
menjabarkan dan mengatur pola umum, strategi, kegiatan pokok, dan kebijakan
strategis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Pengaturan yang baik atas alokasi, akses dan pengawasan dapat menjadi factor
pendorong (incentive) yang cukup efektif untuk pengelolaan hutan yang lestari,
namun sebaliknya kesalahan dalam mengelola ketiga faktor tersebut dapat
mengakibatkan hancurnya sistem hutan.
Oleh karena itu agar program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan
dapat berjalan dengan baik, maka pola alokasi, akses, dan pengawasan harus
mendapatkan perhatian yang seimbang dan menyeluruh yang diatur di dalam suatu
rencana makro.
PNPM MP Unggulan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis mencapai target MDGs (Millenium
Developmen Goals) untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang menyokong
turunnya angka kemiskinan itu adalah adanya program pemberdayaan terhadap
masyarakat pedesaan, yakni dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan (PNPM MP).
Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyad Juliandi Rachman
beberapa waktu lalu. "Para fasilitator ini adalah pejuang di desa untuk
mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat desa, menumbuhkankembangkan usaha
di pedesaan. Desa adalah sumber kehidupan, tempat orang kota bergantung hidup
seperti pengadaan pangan semua berasal dari desa. Namun di desa jugalah angka
kemiskinan cukup tinggi. Sehingga arah pembangunan harus diprioritaskan di
desa," sebut Plt Gubri.
Sementara itu, Kepala Badan BPM Bangdes Provinsi Riau, H Daswanto mengatakan,
PNPM MP merupakan program unggulan pemerintah yang targetnya melakukan
pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya orang miskin. Ditambah lagi dengan
program dari pemprov.
Maka, Pemprov Riau terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan,
Salah satunya, dengan mengembangkan berbagai potensi pemberdayaan masyarakat
desa itu sendiri, melalui PNPM-MP.
Kesuksesan PNPM-MP ini tentu tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di
kabupaten. Karena pemkab menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena
pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran.
Komitmen pemerintah kabupaten-kota di Riau dalam PNPM-MP tahun 2014 dinilai
sangat tinggi.
Tahun 2014 ini, PNPM MP Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp160 miliar
lebih untuk pembangunan desa di Riau. Anggaran tersebut dikelola melalui
PNPM MP, dengan pola partisipatif, dimana pengelola anggaran dan yang menjadi
pelaku pembangunan adalah warga desa sendiri.
Daswanto kemabali mengatakan, setiap tahunnya, anggaran yang diperoleh dari
APBN dan APBD kabupaten terus mengalami peningkatan.
"Dari tahun ke tahun alokasi anggaran PNPM Mandiri Pedesaan Riau terus
saja mengalami peningkatan. Untuk tahun ini sharing dana antara APBN dan APBD
kabupaten jumlahnya hampir berimbang. Bahkan lebih besar APBD kabupaten, apa lagi
2 kabupaten telah terintegrasi, yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu,
sehingga dananya lebih besar," kata Daswanto, Sabtu (7/3/2014).
Dari data yang di Kantor Konsultan PNPM Mandiri Pedesaan Riau, di Jalan
Angkasa, Pekabaru, kabupaten yang paling besar alokasi anggarannya adalah
Kabupaten Meranti Rp50 miliar, disusul Kampar Rp16,67 milir, Bengkalis Rp15,42
miliar, Kuansing Rp13,2 miliar, Indragiri Hilir Rp9,08 miliar, Rokan HuluÂ
Rp8,155 milir, Pelalawan Rp7,06 milir, Indragiri Hulu Rp6,5 milir dan Siak
Rp5,78 miliar.
Selain sharing dana dari APBN dan APBD kabupaten, di Provinsi Riau juga
terdapat 2 kabupaten yang melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi yang
mengalokasikan anggarannya murni dari APBD, yaitu Kabupaten BengkalisÂ
Rp12 miliar dan Indragiri Hulu Rp18 miliar. Sehingga totalÂ
alokasi anggaran untuk pembangunan di desa-desa melalui PNPM Mandiri Pedesaan
sebesar Rp161,865 miliar.
Selain Program PNPM Mandiri Pedesaan, saat ini PNPM MPd juga tengah dititipkan
anggaran dari program MP3KI atau master plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp16,411 miliar.
Alokasi anggaran ini ditentukan oleh pemerintah pusat dan hanya terdapat di 5
kecamatan Tiga di antaranya terdapat di Kabupaten Meranti, 1 di Kabupaten
Pelalawan dan 1 lagi di Kabupaten Kampar.
Koordinator Provinsi Konsultan PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Riau Ir Surya
Darma mengatakan, tugas penting sebagai fasilitator yang ditempatkan di seluruh
kecamatan yang masuk dalam program PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk menjamin
program ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip PNPM Mandiri Pedesaan, di
antaranya bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi,
berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan
gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas dan berkelanjutan.
Bagi mereka yang sungguh-sungguh, akan diberi penghargaan Anugerah Si Kompak
Award. Yang diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan
terbaik untuk kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).
"Tugas penting itu harus dilaksanakan dengan pola-pola pemberdayaan,
mendidik masyarakat dan melaksanakan alur kegiatan musyawarah yang sudah
ditentukan, mulai pra pembangunan hingga pembangunan tersebut diserahterimakan
untuk kemudian dilestarikan oleh masyarakat," ujarnya. (Adv).dari berbagai
sumber
Â
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.