Dewan Kritisi LKPj Bupati Bengkalis

BENGKALIS.Sejumlah anggota DPRD Bengkalis mengkritisi  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2012. Mereka menilai kebijakan pembangunan di Bengkalis semakin tidak jelas, bertolak belakang dengan LKPj yang disampaikan. Banyak kebijakan pembangunan daerah yang jadi skala prioritas, sudah disahkan dewan, tetapi sampai sekarang realisasinya masih ada yang nihil sama sekali.

 “Cukup banyak kalau kita urai satu persatu kebijakan pembangunan di Bengkalis yang sudah kita setujui di dewan, malahan tidak berjalan sama sekali. Kepala daerah berikut satuan kerja perangkat daerah tidak mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam APBD,” nilai anggota DPRD Bengkalis, Syafro Maizal, Selasa (16/7).

Dicontohkan politisi PBB ini, seperti pemekaran desa yang sudah ada apayung hukumnya dalam bentuk Peraturan Daerah belum kunjung dilaksanakan. Sementara nomor kode desa sudah ada yang diteruskan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur selanjutnya untuk dilaksanakan oleh bupati. Lantas, pemekaran kecamatan yang sampai sekarang juga masih nihil.

“Kemudian lihat saja program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang tidak memiliki payung hukum. Program Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya telat disalurkan ke desa-desa. Untuk tahun ini belum ada ADD yang didistribusikan ke pemerintahan desa, padahal itu merupakan haknya desa untuk menjalankan roda pemeirntahan serta pembangunan,”  ujar anggota DPRD Bengkalis dua priode ini.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Bengkalis lainnya, Thamrin Mali dari Fraksi Partai Golkar. Selain pemekaran desa, UED-SP dan ADD, juga ada program Instruksi Bupati-Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP) yang tidak maksimal. Ia juga menyorot banyaknya program-program yang diusulkan hanya dalam hitungan angka, tidak jelas progresnya sama sekali.

 “Jujur saja, bagaimana sejauh ini realisasi proyek tahun jamak (multiyears), pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul, Mandau menjadi kota perdagangan dan transit serta Bengkalis menjadi kota pendidikan, bak panggang jauh dari api. LKPj yang sekarang dibahas di tingkat Pansus harus dikoreksi dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan,” ungkap Thamrin.

Pria asli Mandau ini juga menyorot penyertaan modal Rp 300 miliar ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) juga sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan akan diwujudkan pembangunan PLTU dan PLTG. Anggaran untuk Dinas Pendidikan mendekati Rp1 triliun, tapi hasil Ujian Nasional mulai dari tingkat SMP dan SMA termasuk yang terendah diantara kabupaten kota se- Riau.

Sementara Anom Suroto, dari Fraksi Demokrat berharap kepada Pansus betul-betul selektif dan fokus dalam melakukan evaluasi maupun pembahasan LKPj. Menurutnya, sangat banyak kelemahan yang ditemukan, LKPj jangan hanya sebatas lips service semata karena setakat ini masyarakat di Kabupaten Bengkalis belum merasakan manfaat positif dari program-program yang ada sekarang.

“Tahun 2012 lalu sudah ada pengusulan hak interpelasi dewan. Saya sarankan sebaiknya diteruskan saja, karena itu merupakan hak bertanya dewan kepada kepala daerah terkait progres pembangunan yang sudah dilaksanakan serta kelemahan yang ditemukan,” ujar Ketua Komisi III ini.(bku)