RI Dinilai Mubazir Punya Pesawat Kepresidenan
Pesawat berkelir biru dan putih ini dibeli dari produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) senilai US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 1,036 triliun (Rp 11.363 per dolar AS).
Lantas, apakah benar pesawat kepresidenan ini sedemikian penting diperlukan Indonesia?
Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menilai sebenarnya Indonesia masih belum memerlukan pesawat kepresidenan. Indonesia disebut justru lebih efisien bila menyewa pesawat seperti yang berlangsung selama ini.
Hal ini, menurut Alvin, mengacu pada beberapa hal. Pertama, dengan tingkat efisiensi berbanding pemakaian pesawat tersebut terhadap kegiatan Presiden.
"Dari
sisi keekonomian baru mencapai titik 200 jam sebulan. Sementara pemakaian
kita di bawah itu, Jadi tidak ekonomis, lebih baik sewa," jelas dia.
Selain itu, dengan pemakaian yang minim maka pemerintah juga harus mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit untuk operasional maupun perawatan pesawat ini.
Seperti biaya awak kabin, parkir pesawat dan perawatan lainnya.
Pada pesawat kepresiden ini setidaknya harus memiliki 5 set awak (1 set terdiri dari 1 pilot dan co-pilot). Adapula awak kabin lain seperti pramugari dan teknisi.
"Pesawat
kepresidenan ini juga terlalu besar untuk keperluan presiden sehari-hari,
terlalu mewah," lanjut dia.
Kondisi berbeda bila Indonesia hanya menyewa pesawat. Pemerintah cukup merogoh
kocek pada saat penyewaan, sehingga tak perlu pusing mengeluarkan biaya
operasional, perawatan dan lainnya.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengklaim pembelian pesawat jenis Boeing Business Jet (BBJ)-2 itu negara bisa menghemat biaya operasional presiden serta lebih efektif dalam hal kegiatan negara yang dilakukan presiden.
"Dari
sisi anggaran jauh lebih hemat, dari perhitungan selama pakai pesawat ini di
tahun yang akan datang akan menghemat 114 miliar setiap tahun," tambah
dia. Sumber : Liputan6.com (Bki)
Jadi Narasumber Nasional, Kepala Bappeda Paparkan RAD Bengkalis Lestari
JAKARTA – Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, menjadi narasu.
Awal Mula Huru Hara Skincare di Indonesia
Awal mula kekisruhan industri skincare di Indonesia bermula dari pertemuan Heni Sagara (HS) denga.
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Minta Pembahasan RUU EBET Dilanjutkan pada Masa Rezim Baru
JAKARTA-Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali berharap keinginan pemerintah untuk.
Tinjau Banjir di Bantan Sari, Bupati Kasmarni Serahkan Bantuan pada Masyarakat Terdampak Banjir
BANTAN-Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau lokasi banjir di Dusun Bengkuang Baru, Desa Bantan Sari.
Buka Pelatihan Bumdes, Camat Bantan Sampaikan Harapan Besar Soal Ekonomi Masyarakat
BENGKALIS-Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kecamatan Bantan kembali melaksanakan Pelatihan bagi Pe.
Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah Ungkap Pembangunan DIC Tetap Dilanjutkan Sesuai Arahan Bupati Kasmarni
BENGKALIS - Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata.







