Hadapi Mea, Dinas Koperasi Terbitkan 912 Nomor Induk Koperasi

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Drs Dahrius Husin MM menjelaskan, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan.

Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali," kata Dahrius, baru-baru ini.

Dijelaskan Drs Dahrius Husin MM koperasi punya tujuan mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

" Dalam BAB II Pasal 3 UU RI nomor 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk; Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945," papar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau itu.

Kiat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau tersebut, untuk membangkitkan gairah ekonomi melalui koperasi, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya-upaya terobosan, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Koperasi UMKM adalah dengan menerbitkan Nomor Induk Koperasi (NIK).

" Kita akan terbitkan sebanyak 912 NIK oleh Dinas Koperasi Pemprov Riau ini," katanya.

Sebagai aksi nyata, penerbitan NIK koperasi di Riau ini, sudah berjalan 90 persen. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Drs Dahrius Husin MM. "Sudah terealisasi mendekati 90 persen," jelas Dahrius Husin.

Pemerintah pusat secara bertahap ingin menghidupkan kembali organisasi berbentuk koperasi di seluruh Indonesia. Untuk itulah, kata Dahrius, pemerintah terus menggalakkan koperasi yang ada. Demikian koperasi akan senantiasa hidup dan berkembang dan dapat menjalankan fungsinya dalam menyejahterakan masyarakat.

Fungsi koperasi ini nanti akan erat kaitannya dengan kesiapan menghadapi MEA, Diceritakannya, dibanding negara lainnya yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), perkembangan di Sumatera termasuk lambat. Padahal kawasan Sumatera ini bersinggungan langsung dengan Selat Melaka. Untuk itu upaya-upaya penguatan harus dimulai. Salah satunya dari UMKM dan Koperasi.

" Berbagai forum tingkat Sumatera ke depan, pembahasan tentang persiapan menghadapi MEA ini mesti lebih giat dilakukan. Sebagai pembahasan rutin regional," urainya.

Karena jika tidak memulai persiapan yang matang, tentu Riau dan regional Sumatera akan kalah dari negara tetangga yang sudah lebih dulu mempersiapkan diri. Karenanya kerja sama antara seluruh wilayah regional dan pemerintah pusat juga diperlukan dalam memacu hal tersebut.

Dikatakannya, Deputi Pengkajian Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kemekop-UKM, Meliadi Sembiring menyampaikan peran pusat dalam menghadapi MEA ini adalah mensinergikan tiap-tiap daerah. Dengan melakukan koordinasi sosialisasi, monitoring, hingga evaluasi terkait kesiapan UMKM ini.

Ditambahkannya, dalam hal penguatan UMKM, perlu direncanakan program-program strategis. Program tersebut seperti penataan administrasi koperasi dan UMKM. Jadi ke depan yang harus diutamakan itu kualitas, bukan lagi kuantitas UMKM dan koperasi yang ada.

Dahrius Husin juga menjelaskan bahwa tujuan koperasi untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berasal dari kalangan masyarakat kecil. Selain itu, koperasi dinilai selama ini imun (kebal) terhadap terpaan krisis sehingga tidak salah diistilahkan sebagai "soko guru".

Walaupun demikian, di Riau, kata Dahrius Husin, masih banyak koperasi yang 'mati suri' belum mampu menjalankan aktivitasnya. Hal ini disebabkan kurang pembinaan terhadap kopresai tersebut dari semua pihak. Dahrius mencontohkan, tahun 2014 hanya 20 persen koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari total izin yang ada 4.944. Ini artinya hanya 912 dari 4.944 koperasi di Riau yang sehat.

"Sejumlah koperasi yang ada saat ini dinilai hampir "mati suri" akibat tidak dibina dengan baik oleh semua pihak," ujar Dahrius.

Untuk membangkitkan kembali gairah koperasi yang ada, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Pemerintah, kata Dahrius, mencoba membangkitkan kembali semua koperasi yang pernah ada, serta mengupayakannya memperoleh NIK yang akan terdaftar secara online di Kementerian Koperasi dan UMKM.

"NIK ini memudahkan koperasi mendapatkan pembinaan, penguatan modal, serta fasilitas lainnya," jelas Dahrius.

Dalam pelaksanaan pendaftaran ke Kementerian Koperasi dan UMKM secara online, dilakukan dengan mendaftar langsung atau kemandirian koperasi yang bersangkutan. Pemerintah Riau senantiasa akan membantu.(adv)