DBH Dipangkas 800 Miliar Kegiatan Satker Berkurang 42 Persen
Anggota DPRD Rohil H Bahtiar.
ROHIL, Beritaklik.Com - Secara tidak langsung anjloknya harga minyak dunia
berimbas terhadap daerah penghasil migas di Propinsi Riau, salah satunya Dana
Bagi Hasil (DBH) untuk Rokan Hilir yang dikurangi pusat hingga Rp800 miliar.
Untuk merasionalisasi anggaran, Kegiatan disatuan kerja Pemkab Rohil dipotong
20-42 persen.
Kajian itu disampaikan anggota DPRD Rohil H Bahtiar, menyikapi persoalan
menurunnya pendapatan daerah, Jumat (19/2/2016), menurutnya, upaya mendaptkan
kembali anggaran daerah dapat diperoleh melalui pendapatan lain dari sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seperti sektor retribusi, pajak dan PBB, jelasnya, dapat dilakukan evaluasi
dari satker masing-masing. Namun yang lebih menjanjikan, katanya, yakni dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) supaya lebih ditingkatkan.
Dirinya sendiri menilai, sektor tersebut kurang tergarap optimal sehingga
pemasukan bagi daerah terlihat masih sangat rendah. Ia menambahkan, dukungan
dari semua pihak sangat diharapkan dalam menyebarluaskan pentingnya pajak PBB
bagi pemerataan pembangunan didaerah.
Masih katanya, sosialiasi dari satker tidak akan bisa tanpa melibatkan unsur
perangkat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada
tingkat kepenghuluan atau desa. Terpenting, bagaimana upaya semua pihak dapat
mengugah kesadaran masyarakat membayar PBB tepat waktu.
"Tidak ada salahnya jika ada pertemuan, kegiatan pemerintahan maupun
kegiatan non formil kepada masyarakatnya diingatkan untuk membayar PBB sehingga
tidak dianggap menjadi beban apalagi jumlah besaran biaya PBB yang dibebankan
hanya beberapa ribu saja setiap tahunnya," ujar Bakhtiar.
Jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik dirinya optimistis akan
mampu mendongkrak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga bisa mengurangi
sedikit demi sedikit ketergantungan pendapatan daerah dari dana perimbangan
DBH.
"Kita harus mampu meniru seperti di Bogor, di sana masyarakatnya memiliki
kesadaran yang sangat baik untuk secara langsung membayar PBB. Bahkan wajib PBB
tersebut antrian di loket-loket yang disediakan pemerintahnya, kesadaran
seperti ini yang harus bisa kita contoh dan diterapkan di Rohil," ujar
Bakhtiar.
Ia mengharapkan jangan sampai timbul persepsi dalam membayar pajak sebagai
beban, mengingat setoran yang diberikan tujuannya untuk kepentingan masyarakat
juga. Selain itu besaran yang dibebankan sangat kecil berdasarkan pada
pertimbangan dari obyek pajak itu sendiri.
Menurut Politikus asal partai Hanura ini, kedepan dispenda dapat lebih serius
menjalankan pungutan PBB, seluruh petugas yang ada harus siap ke lapangan
sesuai dengan kebutuhan, sebab petugas yang melakukan pemungutan mendapatkan
biaya yang sudah dianggarkan.(adv)
Pembukaan MTQ ke X Tingkat Desa Teluk Papal Berlangsung Meriah
TELUK PAPAL- Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke X tingkat D.
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.