7 Anggota DPRD Tuntut Tanggung Jawab Ketua DPRD Riau Johan Firdaus

Jakarta.Berkas kasus dugaan korupsi terkait kasus dugaan suap pembahasan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 tahun 2010 tentang dana pengikatan tahun jamak pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012, untuk ke 7 anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sudah rampung alias P21.

"Sejak tanggal 15/2 berkas kami sudah P21," kata Zulfan Heri salah satu tersangka yang mewakili ketuju tersangka di depan gedung KPK, Jakarta (13/3/2013).

Meskipun berkasnya sudah P21, tapi Zulfan Heri yang juga politisi dari Partai Golkar (Golongan Karya) masih saja mengelak jika dirinya serta tersangka lain, menerima uang atas pembangunan PON di Riau.

"Saya ingin menegaskan pada kawan-kawan, kita tidak pernah menerima uang dari Gubernur Riau," tegasnya.

Menurut mereka, orang yang paling bertanggung jawab ialah ketua DPRD riau. "Saya minta pertanggung jawaban ketua DPRD Provinsi Riau namanya Johan Firdaus, kita tuntut itu" sesalnya

Terlebih, kata Zulfan karena dalam pembahasan Perda tersebut, mereka dibentuk oleh Pansus yang suratnya dibuat oleh kerua DPRD Riau dengan SK ketua DPR No 8 maret 2012.

"Artinya kasus ini bersifat kelembagaan," tandasnya.

Tiga orang telah divonis, yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB dan mantan Wakil Ketua DPRD Riau asal fraksi PAN Taufan Andoso yakin yang seluruhnya dihukum 4 tahun penjara.