Membangun Listrik Untuk Riau
Pekanbaru,Krisis
listrik masih menjadi persoalan klasik di Tanah Air. Pada era Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) saat ini, rasio elektrifikasi listrik (akses listrik) di
Indonesia hanya sebesar 84 persen dan menjadikan Indonesia masih tertinggal
dari negara-negara lain di ASEAN.
Sementara itu di Provinsi Riau sendiri, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat bahwa rasio elektrifikasi penerangan
listrik yang terlayani di daerah ini baru mencapai 74,32 persen.
Angka 74,32 persen tersebut terbagi atas wilayah Riau daratan melalui dua
sistem transmisi, diantaranya yang tergabung dalam sistem jaringan listrik yang
terinterkoneksi dengan jaringan Sumatera sebesar 80 persen.
Untuk sistem transmisi kedua atau di luar sistem jaringan interkoneksi Sumatera
adalah sistem isolated yang diatur dengan pendistribusian listrik bagi empat
daerah yakni Kabupaten Bengkalis, Selat Panjang, Pasir Pangaraian, dan
Tembilahan.
Sistim isolated ini merupakan pembangkit yang khusus menyuplai listrik untuk
wilayah itu sendiri. Artinya arus listrik yang didistribusikan sebesar 50
persen untuk Tembilahan, Pasir Pangaraian, Palalawan, dan daerah lainnya juga
di atas 50 persen. Namun demikian, sistem isolated ini juga memiliki sistem
siaga ketika ada gangguan yang harus dimatikan pada satu unit isolated, maka
unit lainnya harus siaga.
Sampai Oktober 2016, jumlah pelanggan PLN di Riau mencapai 1.421.400 pelanggan
dari jumlah penduduk 5,8 juta jiwa. Sumber energi listrik tersebut berasal dari
Lima pembangkit listrik dengan kemampuan memasok 190,8 mega watt. Meliputi PLTA
Koto Panjang 114 MW, PLTG Teluk Lembu 43,3 MW, PLTD Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD
Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Dengan demikian listrik
di Riau masih defisit sampai 135,47 MW.
Keterbatasan energi listrik tersebut tentu saja menjadi persoalan bagi Negeri
Lancang Kuning ini. Di tengah digesanya pembangunan di berbagai sektor, listrik
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang tidak
kunjung selesai. Padahal listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Untuk menjawab semua kebutuhan energi listrik, Pemerintah Provinsi Riau terus
berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Pemerintah Pusat melalui Perpres
No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perpres No 71 Tahun 2006 menugaskan PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara, termasuk Provinsi Riau.
Belum lama ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam Diskusi Forum
Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis
(08/09/2016) mengeluhkan persoalan kelistrikan di Riau. Diskusi yang dibuka
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh
Ketua Ikal Agum Gumelar, Menteri Pertanahan dan Agraria Sofyan Djalil, Ketua
Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhanas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri
(Kadin).
Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus
itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan
negara. "Ingat teamwork (kerjasama tim,red) harus jalan. Jika tidak, maka
sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, PT PLNÂ (Persero) bersama Konsorsium Kontraktor yang
dimotori PT Rekayasa Industri (Persero), sejak 2011 lalu telah memulai
pekerjaan fisik pembangunan Pembangkit Listrik di Riau dengan kapasitas 2 x 100
Mega Watt yang berlokasi di Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Selain percepatan penyelesaian pembangkit listrik Riau, PT PLN juga sedang
berupaya melakukan percepatan untuk penyediaan transmisi jaringan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari GI Teluk Lembu ke Pembangkit Tenaga Listrik
Uap (PLTU) di Tenayan Raya yang berjarak sekitar 8 km dengan jumlah tower yang
diperlukan sebanyak 27 buah.
Untuk menekan persoalan kelistrikan di Riau baru akan bisa mendekati normal
sebesar kebutuhan beban puncak pemakaian jika tahun 2016 ini seluruh pemerintah
daerah yang didukung pemerintah provinsi mendorong PT PLN mewujudkan penambahan
pasokan 2x100 MW yang bakal dihasilkan oleh PLTU Tenayan Raya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Syahrial Abdi, belum lama ini
mengatakan, gardu induk adalah alat yang langsung mengaliri listrik ke rumah
tangga. Gardu induk berfungsi untuk memecah arus dan mengaliri listrik ke rumah
tangga," katanya.
Saat ini Riau membutuhkan 19 gardu induk untuk mengatasi krisis listrik di
daerahnya dari jumlah yang yang ada saat ini yaitu 8 gardu induk. Syahrial
mengatakan pemerintah telah mengajukan kepada PLN untuk pembangunan gardu
induk. Namun, masih terkendala oleh proses investasi PLN yang membutuhkan
waktu.
Menurutnya, Riau saat ini mengalamidefisit listik mencapai 8.000 MW. Beberapa
daerah masih menggunakan mesin diesel sendiri, seperti di daerah pesisir.
Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali masih menggunakan lilin atau sama
sekali tidak menggunakan listrik.
Dinas ESDM Provinsi Riau Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
akan terus melaksanakan kegiatan pengadaaan fasilitas listrik. Dalam hal ini berupa
pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo di 12 lokasi yang tersebar di 7
kabupaten/kota di Provinsi Riau. Diantara lokasi yang akan direncanakan
pembangunan tersebut adalah :
Pekanbaru di Kec. Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Bukit, Kab Kampar di Dusun IV
Koto, Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu. Kabupaten Pelalawan dari Kel. Teluk
Meranti ke Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti, dari Desa Teluk Binjai ke
Petodaan Kec. Teluk Meranti
Kabupaten Siak di Kampung Sengkemang, Desa Empang Pandan, Kec. Koto Gasib, Desa
Sungai Gondang, Kec. Kandis. Kabupayten Indragiri Hulu, Desa Rimba Seminai,
Kec. Rakit Kulim, Desa Talang Durian Cacar, Kec. Rakit Kulim. Kabupaten
Indragiri Hilir di Desa Sungai Rabit, Kec. Kempas, Desa Karya Tunas Jaya,
Kecamatan Tempuling. Kabupaten Rokan Hilir, Kepenghuluan Bukit Selamat, Kec. Simpang
Kanan
Penghematan Listrik
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat
penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO)
yang bakal diintegrasikan keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Setidaknya enam bulan
berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap
awal," kata kepala Dinas ESDM Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru
Dengan target 10 persen itu. Menurut Syarial, tidak hanya pemakaian energi
listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal
menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah
bengkak," tuturnya.
Dikatakan Syahrial, komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan
masih ini menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD.
"Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung
melalui website," ujarnya.
Seperti dijelaskan, Syahrial Abdi melalui sistem Riau Energy Saving Goverment
Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh SKPD di Pemprov Riau.
Pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya
langsung melalui website. Dari berbagai sumber. (adv)
Â
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.