DPRD Kritisi Wacana "Merumahkan" Tenaga Honorer
Imam Suroso Anggota DPRD Rokan Hilir
ROHIL- DPRD Rohil memberikan kritikan keras terkait wacana pemerintah
daerah "merumahkan" ratusan tenaga honorer yang dinilai tidak
produktif. Rencana ini berkaitan dengan rasionalisasi anggaran di setiap satuan
kerja perangkat daerah (SKPD).
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Bagaimana cara menghubungi Batik Air?
Anda dapat menghubungi Batik Air dengan mudah melalui WhatsApp saluran resmi di bawah ini..
Disbun Bengkalis Ajak Generasi Muda Raih Kuliah Gratis Lewat Beasiswa Sawit
BENGKALIS – Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bengkalis mendorong masyarakat Kabupaten Bengka.
Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Bengkalis Serahkan Sarpras Pertanian
BENGKALIS-Komitmen Kepolisian Sektor (Polsek) Bengkalis dalam mendukung program ketahanan pangan .
Perda KLA Dinilai Penting untuk Perkuat Pemenuhan Hak Anak di Bengkalis
BENGKALIS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis meni.
Rapat Bersama Pansus KLA, DPPPA Bengkalis Dorong Regulasi Perlindungan Anak
BENGKALIS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis mene.
Gelar Buka Puasa Bersama, IKKKM Bengkalis Santuni 45 Anak Yatim dan Dhuafa
BENGKALIS – Ikatan Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti (IKKKM) Bengkalis menggelar buka puasa .
TULIS KOMENTAR +INDEKS






