DPRD Kritisi Wacana "Merumahkan" Tenaga Honorer
Imam Suroso Anggota DPRD Rokan Hilir
ROHIL- DPRD Rohil memberikan kritikan keras terkait wacana pemerintah
daerah "merumahkan" ratusan tenaga honorer yang dinilai tidak
produktif. Rencana ini berkaitan dengan rasionalisasi anggaran di setiap satuan
kerja perangkat daerah (SKPD).
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
Dugaan Korupsi APBDes Darul Aman Dilaporkan Warga ke Kejaksaan Bengkalis
BENGKALIS – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Darul Aman, Kec.
Menuju Opini Kualitas Tinggi, PUPR Bengkalis Jalani Penilaian Ombudaman
BENGKALIS – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan penilaian Pelayanan.
Sambangi Warga Suku Akit, KKM ISNJ Bengkalis Edukasi Cegah Pernikahan Dini dan Stunting
BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Ben.
Mahasiswa KKM ISNJ Jadi Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelas SDN 20 Bantan
BENGKALIS – Suasana berbeda terlihat di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bant.
Dr Rinto Pimpin ICMI Bengkalis dengan Semangat Berpikir, Bertindak, Berdampak
BENGKALIS – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi.
ISEI Bengkalis Gelar Pelatihan Penulisan Scopus Berbasis AI, Perkuat Kapasitas Peneliti Daerah
BENGKALIS – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bengkalis sukses menyelenggarakan pe.