Jon Erizal Tidak Ingin Kades di Bengkalis Masuk Penjara
Anggota Komisi XI DPR-RI, Jon Erizal tidak bersama kepala desa.
BENGKALIS–Anggota
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jon Erizal tidak
ingin kepala desa di Kabupaten Bengkalis gara-gara salah pengolaan dana desa
masuk penjara.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes  di Balai Kerapatan Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (8/5/2018).
Ada yang istimewa dalam workshop tersebut, selain dihadiri anggota DPR RI Jon Erizal, turut dihadiri langsung Ardan Adiperdana. Karena menurut Jon Erizal, baru pertama di Indonesia, kegiatan di kabupaten langsung dihadiri orang nomor satu di BPKP RI.
“Ini sebuah penghargaan bagi kita semua. Sekaligus cambuk seluruh aparatur di Kabupaten Bengkalis, khususnya kepala desa untuk lebih hati-hati dalam mengelola kekuangan desa,†ungkapnya.
Jon mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat ini, salah satunya tatakelola keuangan desa yang baik dan benar.
"Untuk menjawab kekahwatiran tersebut, kami bertanya langsung dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembungan Republik Indonesia (BPKP-RI) bagaimana cara mengotrol dengan banyaknya jumlah desa. Apa sistemnya supaya pengelolaan dana desa bisa dilaksananakan dengan baik dan benar,†ujar Jon.
Sambung Jon, ketika itu pihak BPKP RI langsung mencari solusi bagaimana cara supaya pengelolaan keuangan dana desa dapat dikontrol dengan sepenuhnya. Setelah lahirlah satu aplikasi sederhana yang mudah dipahami semua kepala desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) yang digunakan setiap desa saat ini.
“Kita tidak ingin Kepala Desa keliru dalam pengelolaan dana desa, sehingga dampaknya merugi masyarakat dan Negara, kita ingin Kepala Desa cerdas dalam mengelola dana desa, mengingat ini merupakan salah satu keinginan Presiden Rebublik Indonesia Jokowi Dodo, yaitu pembangunan harus dimulai dari pinggiran atau pelasok,†ujar anak asli Parit Bangkung Bengkalis.
Ia juga menyingung salah satu pribahasa orang orang cina, kalau makan bubur enaknya dimulai dari pinggiran.
“Kami berharap dengan adanya Siskuedes ini dapat membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan dana desa, sebagai anak pinggiran asli anak Desa Parit Bangkung Kecamatan Bengkalis kami sangat berkeingan supaya semua desa yang di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik,†kata Jon.
Hadir pada workshop tersebut, Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Harry Purwaka, Kepala BPKP Perwakilan Riau Dikdik Sadikin, Sekretaris Daerah Bustami HY pada kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis. ***
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes  di Balai Kerapatan Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (8/5/2018).
Ada yang istimewa dalam workshop tersebut, selain dihadiri anggota DPR RI Jon Erizal, turut dihadiri langsung Ardan Adiperdana. Karena menurut Jon Erizal, baru pertama di Indonesia, kegiatan di kabupaten langsung dihadiri orang nomor satu di BPKP RI.
“Ini sebuah penghargaan bagi kita semua. Sekaligus cambuk seluruh aparatur di Kabupaten Bengkalis, khususnya kepala desa untuk lebih hati-hati dalam mengelola kekuangan desa,†ungkapnya.
Jon mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat ini, salah satunya tatakelola keuangan desa yang baik dan benar.
"Untuk menjawab kekahwatiran tersebut, kami bertanya langsung dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembungan Republik Indonesia (BPKP-RI) bagaimana cara mengotrol dengan banyaknya jumlah desa. Apa sistemnya supaya pengelolaan dana desa bisa dilaksananakan dengan baik dan benar,†ujar Jon.
Sambung Jon, ketika itu pihak BPKP RI langsung mencari solusi bagaimana cara supaya pengelolaan keuangan dana desa dapat dikontrol dengan sepenuhnya. Setelah lahirlah satu aplikasi sederhana yang mudah dipahami semua kepala desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) yang digunakan setiap desa saat ini.
“Kita tidak ingin Kepala Desa keliru dalam pengelolaan dana desa, sehingga dampaknya merugi masyarakat dan Negara, kita ingin Kepala Desa cerdas dalam mengelola dana desa, mengingat ini merupakan salah satu keinginan Presiden Rebublik Indonesia Jokowi Dodo, yaitu pembangunan harus dimulai dari pinggiran atau pelasok,†ujar anak asli Parit Bangkung Bengkalis.
Ia juga menyingung salah satu pribahasa orang orang cina, kalau makan bubur enaknya dimulai dari pinggiran.
“Kami berharap dengan adanya Siskuedes ini dapat membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan dana desa, sebagai anak pinggiran asli anak Desa Parit Bangkung Kecamatan Bengkalis kami sangat berkeingan supaya semua desa yang di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik,†kata Jon.
Hadir pada workshop tersebut, Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Harry Purwaka, Kepala BPKP Perwakilan Riau Dikdik Sadikin, Sekretaris Daerah Bustami HY pada kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis. ***
Dugaan Korupsi APBDes Darul Aman Dilaporkan Warga ke Kejaksaan Bengkalis
BENGKALIS – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Darul Aman, Kec.
Menuju Opini Kualitas Tinggi, PUPR Bengkalis Jalani Penilaian Ombudaman
BENGKALIS – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan penilaian Pelayanan.
Sambangi Warga Suku Akit, KKM ISNJ Bengkalis Edukasi Cegah Pernikahan Dini dan Stunting
BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Ben.
Mahasiswa KKM ISNJ Jadi Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelas SDN 20 Bantan
BENGKALIS – Suasana berbeda terlihat di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bant.
Dr Rinto Pimpin ICMI Bengkalis dengan Semangat Berpikir, Bertindak, Berdampak
BENGKALIS – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi.
ISEI Bengkalis Gelar Pelatihan Penulisan Scopus Berbasis AI, Perkuat Kapasitas Peneliti Daerah
BENGKALIS – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bengkalis sukses menyelenggarakan pe.