Iring-Iringan Rombongan Ketua DPD RI Irman Gusman Dicegat Oknum Berpistol

Pria itu marah-marah dan mengaku sebagai anggota dari salah satu kesatuan berpangkat kapten. Rombongan Irman pun terhenti di tengah kemacetan di siang itu. Terpicu emosi, sopir patwal pun balik memukul si oknum aparat tersebut.

Sembari itu, anggota polisi lainnya langsung berkoordinasi dengan Polres Bukittinggi dan Polres Padang Panjang. Mengetahui telah ada koordinasi di tingkat kepolisian, oknum aparat yang mengaku berpangkat kapten itu pun kabur dengan memacu mobilnya sekencang mungkin.

Setelah dilakukan koordinasi di tingkat polres dan dilacak nomor polisi mobil milik oknum aparat tersebut, ternyata nomor polisi yang digunakan saat kejadian adalah palsu. Kepolisian pun telah melakukan koordinasi dengan institusi kesatuan keamanan yang dimaksud sesuai dengan pengakuan pria cepak itu. Namun hingga kemarin belum terlacak dari kesatuan mana si pelaku berasal. Informasi ini dibenarkan oleh pihak kepolisian dari jajaran Polda Sumbar. "Itu salah satu dari banyak dampak kemacetan di kawasan Pasar Koto Baru tersebut. Kebetulan kali ini yang tertimpa masalah adalah rombongan RI 7 (Ketua DPD Irman Gusman-red)," kata salah seorang sumber di jajaran Polda Sumbar.

Dari pihak rombongan Irman Gusman juga mengakui kejadian tersebut. Mereka sangat kaget dengan kondisi tersebut. Mereka tak mengira tiba-tiba ada saja orang yang mengaku sebagai oknum aparat berpangkat kapten menghadang rombongan dengan marah-marah sembari menenteng pistol dan menampar petugas mobil patwal. "Kajadiannya memang seperti itu," kata salah seorang anggota rombongan Irman Gusman saat dihubungi tadi malam dan meminta agar namanya tidak dipublikasikan.

Yesi, salah seorang pengguna jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang, di hari Senin itu memang lama terjebak macet. Kemacetan mulai terjadi dari kawasan Banuhampu hingga ke SPBU Simpang Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Jaraknya mencapai 15 km. Dia terjebak macet 2 jam dan berikutnya mengambil jalan alternatif ke Koto Laweh, Pandai Sikek dan keluar di Pasar Panyalaian. Begitu keluar di Simpang Panyalaian, kemacetan kembali menyambutnya, hingga total dia terkurung macet sekitar 3 jam. Sedangkan yang memilih jalur utama terjebak macet dari 3,5 - 4 jam. Selain disebabkan aktifitas Pasar Koto Baru, berbetulan juga libur dua hari, sehingga banyak rombongan wisatawan atau keluarga yang pergi liburan.

Persoalan Lama

Kemacetan di kawasan pasar sayur Koto Baru Kecamatan X Koto Tanah Datar dan Padang Luar Kabupaten Agam yang berada di ruas jalur utama Padang Panjang - Bukittinggi bukan lagi cerita baru. Sudah bertahun-tahun kondisi kemacetan itu terjadi. Untuk menempuh perjalanan Padang Panjang-Bukittinggi sejauh 19 km itu bisa bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam.

Kemacetan itu juga menjadi pemicu konflik di antara sesama pengemudi lantaran ingin saling mendahului. Bahkan banyak pula yang mencoba menyerobot sehingga kemacetan tak dapat dielakkan.

Senin lalu, dikabarkan terjadi perseteruan antara mobil rombongan Ketua DPD-RI Irman Gusman dengan mobil salah satu oknum aparat yang datang dari arah berlawanan. Perang mulut pun tak terelakkan bahkan nyaris baku hantam.

Hingga kini kemacetan itu selalu saja menyandera mobil yang datang dari kedua arah. Sebab belum ada jalan alternatif yang bisa mengurai kemacetan itu.

Sudah tiga periode Sumbar berganti gubernur, namun belum ada gubernur yang "mampu" mengurai kemacetan jalur lintas Sumbar menuju Riau dan Sumatera Utara tersebut.

Di zaman Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi upaya mengatasi kemacetan itu sudah mulai dilakukan dengan membuka jalur Sicincin- Malalak tembus Balingka. Upaya itu setidaknya akan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas menuju kota Bukittinggi. Jalur Malalak itupun belum "populer" lantaran belum sempurna dan masih lengang. Disamping itu melalui Dinas Prasana Jalan, Pemprov Sumbar juga sudah berupaya untuk membuat jalan baru sebagai jalur alternatif di sekitar stasiun kereta api Koto Baru. Tujuannya agar kendaraan tidak lagi melintas di Pasar Koto Baru sebagai pusat sayur segar Sumbar yang nyaris setiap hari dipadati pedagang dan pembeli sayur segar. Taklah mengherankan jika muncul kemacetan lantaran ramainya truk bongkar muat di sana.

Rumah-rumah masyarakat yang terkena jalur alternatif menghidari pasar sayur Koto Baru itupun sebagian sudah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya. Bahkan alat berat sudah bekerja memotong bukit yang berada di atas stasiun Kereta Api Koto Baru itu. Akan tetapi gagasan mengurai kemacetan itu tidak berlanjut. Jalan baru tersebut kini kembali menyemak.

Upaya lain yang juga sudah terlihat dilakukan untuk mengatasi kemacetan adalah pembangunan Sub Terminal Agro (STA) Koto Baru. Tujuannya agar para pedagang dan petani bisa bertransaksi di STA yang sudah dikerjakan itu. Hal itu setidaknya akan dapat mengurangi kemacetan karena tumpukan sayur segar hasil petani di wilayah itu dapat di tempatkan di STA tersebut. Tetapi upaya itupun tak mampan. STA yang dikerjakan dengan dana miliaran itupun sudah kembali menyemak akibat tidak dimanfaatkan.

Ketua KAN Koto Baru Sudirman Dt Pangulu Rajo mengaku jika sebagian rumah masyarakat yang terkena jalur alternatif sudah dibebaskan. Termasuk rumahnya sendiri kini sudah dipindahkan kelokasi baru. Akan tetapi rencana itu kembali hilang ditengah jalan. Dan ia mengaku tidak tahu lagi kelanjutannya.

"Hampir setiap hari antrian panjang kendaraan dari kedua arah terjadi. Apalagi pada hari hari tertentu seperti Senin dan Sabtu merupakan puncak kemacetan," kata Katik Alam salah seorang pengemudi angkutan umum di Koto Baru.

Sumpah serapah sering muncul tatkala seseorang yang harus mengejar waktu misalnya hendak ke Bandara lalu terjebak macet di ruas jalan utama Sumbar Riau tersebut.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Eliswantri SH menjawab Haluan kemarin menyatakan, untuk membantu kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Koto Baru telah ditempatkan 8 orang personil Lantas.

Jalan Alternatif

Wali Nagari dan masyarakat di Nagari Koto Baru meminta DPRD Sumbar memprioritaskan pembenahan Pasar Koto Baru.

"Untuk mengurai kecamacetan yang kerap terjadi di Pasar Koto Baru, kami berharap Pemerintah segera membuat jalan alternatif dan juga menyediakan lahan parkir. Saat ini tak ada parkir, untuk kendaraan atau truk pengangkut sayur yang sering mangkal di depan pasar," ujar Walinagari Koto Baru, Yunaidhi Isya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Leonardy Harmainy, dalam pertemuan penjaringan aspirasi masyarakat pada kunjungan reses di Kecamatan Sapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Selasa (1/4) di Balai Pertemuan Nagari Koto Baru.

Menanggapi masalah tersebut Leonardy Harmainy mengatakan, sebelumnya DPRD Sumbar sudah mencarikan solusi untuk membuat jalur alternatif melintasi jalan kereta api yang ada dekat pasar tersebut. Namun, akibat Pemkab Tanah Datar tak kunjung menyelesaikan pembebasan lahan, hingga kini jalur tersebut tidak bisa dikerjakan.

Ia juga meminta wali nagari setempat untuk menginventerisasi kembali tanah yang terkena dan belum disesaikan pengukuran agar disampaikan ke tim 9. "Agar Tim 9 segera merekomendasikan ke Pemrov dan kita akan minta kepada PU Provinsi untuk turun ke lokasi," jelasnya.

Dikatakan Leo, keberhasilan penyelesaian masalah itu sangat tergantung usaha Pemkab dalam membebaskan lahan masyarakat.

"jika pembebasan lahan bisa dilaksanakan dengan cepat, DPRD bisa menganggarkan dana untuk masalah ini melalui APBD perubahan 2014, tapi jika tidak, terpaksa harus menunggu APBD 2015." ungkapnya

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Rizanto Algamar juga mengakui, jalan Padang panjang Bukittinggi tepatnya di depan Pasar Koto Baru selalu mecet. Untuk sementara jelasnya, DPRD Sumbar, akan menganggarkan Rp150 juta demi pembangunan areal parkir.

Tidak Ada Anggaran

Meski kemacetan pada ruas jalan Koto Baru susah sangat parah, namun tahun ini tidak ada penganggaran untuk menmpatkan personil Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Sumbar untuk mengatasi kemacetan di kawasan pasar tradisional Koto Baru.

Kepala Bidang Teknik Sarana Keselamatan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Sumatera Barat Dedi Dian Tolani mengatakan, pada 2013 Dishub Sumbar bersama Dishub Tanah Datar menempatkan personil untuk mengatur lalu lintas.

"Untuk menempatkan personil itu setidaknya provinsi harus menyediakan anggaran perjalanan dinas. Tapi tahun ini tidak kita anggarkan. Waktu itu pun karena ada permintaan khusus dari Tanah Datar, yang dananya diambil dari dana insidentil. Jadi harus ada dulu permintaan dari Tanah Datar," ujar Dedi, Selasa (1/4) ketika dihubungi.

Untuk mengataasi kemacetan di sepanjang Koto Baru ini, Dishub Sumbar dan Dishub Tanah Datar sudah pernah bekerja sama mengurai kemacetan dengan menempatkan sejumlah personil. Namun sayangnya, kerja sama ini tidak bisa berlangsung mulus karena terkendala dana.

"Sebagai jalan nasional yang berada di kawasan Tanah Datar, sudah menjadi kewenangan kabupaten untuk mengurai kemacetan ini. Jika Tanah Datar minta tolong, kita bantu," ucapnya.

Untuk penanganan macet di Koto Baru jalan yang dipilih adalah memindahkan masyarakat berjualan ke kawasan yang lebih luas, seperti percobaan memindahkan masyarakat ke bagian dalam maupun ke bagian atas pasar. Menurut Dedi, ini merupakan satu-satunya solusi paling tepat untuk mengatasi kemacetan. Untuk itu, baik masyarakat penjual, pembeli, dan pemerintah daerah harus bersama-sama menyepakati solusi tersebut. (Bki)

Keterangan Foto : Ketua DPD RI Irman Gusman.