"Negeri Rakyat, Bukan Milik Segelintir Wakil Rakyat"
JEMBER, Beritaklik.Com - Rancangan
Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sedang dibahas di DPR RI juga
menuai protes dari organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Jember, Jawa
Timur.
Mereka menyoroti salah satu poin dari RUU Pilkada tersebut yang akan menghapus
sistem pemilihan langsung dan dikembalikan ke DPRD.
"Saya tidak tahu apa maksud dari politisi di senayan, sehingga mereka akan
menghapus pemilihan langsung, dan dikembalikan ke dewan. Ini namanya pemasungan
terhadap hak rakyat," kata Ayub Junaidi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember,
Rabu (10/9/2014).
Bagi Ayub, mengembalikan pemilu kada ke DPRD menunjukkan bahwa ada kemunduran
dalam sistem demokrasi di Indonesia.
"Ini bukan zaman orde baru, apalagi yang jadi anggota dewan di pusat, banyak
mantan aktifis 98 yang jelas- jelas memiliki peran besar menggulingkan rezim
otoriter orde baru. Lah, kalau
sekarang mereka teriak-teriak dan ngotot agar dikembalikan ke DPRD, ada apa
kemudian?" kata dia.
Ayub mengaku akan menggalang kekuatan rakyat di Jember, untuk melakukan gerakan
menolak pemilu kada dikembalikan ke DPRD. "Negeri ini milik rakyat, bukan hanya
milik segelintir wakil rakyat. Jangan hanya kepentingan sesaat, para wakil
rakyat di senayan kemudian mengkibiri hak- hak rakyat," kata dia. Sumber : KOMPAS.com (Bki)